Satya menjelaskan, alasannya, jika diambil alih oleh BUMN maka pemerintah lebih bisa terlibat dalam aktivitas korporasi. Selain itu, pemerintah juga bisa menempatkan wakilnya sebagai direksi dalam Freeport.
“Sehingga peranan negara yang diwakili BUMN menjadi lebih terasa lagi,” ucap Satya ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2015).
Sejauh ini, belum ada pembahasan soal pengambilalihan saham Freeport di rapat badan anggaran. Satya menjelaskan, jika divestasi Freeport akan diambil alih BUMN, maka prosesnya Menteri ESDM akan melaporkan bahwa akan ada BUMN yang ditugasi untuk menjadi pemegang hak divestasi.
“Kan dia bisa menugaskan Antam, atau BUMN lain untuk mengambil alih saham itu. Makanya kita minta Menteri ESDM untuk menyiapkan. Pada kasus Newmont itu kan sama, tapi waktu itu BUMN bilang tidak punya uang (karena tidak ada persiapan),” tandas Satya.
Sebagai informasi, saat ini pemilikan saham pemerintah di Freeport sekitar 9 persen. Untuk mencapai divestasi 30 persen, Freeport menurut rencana akan melepas saham sekitar 10,64 persen, dan ditawarkan pada Oktober 2015.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM R Sukhyar, Minggu (25/1/2015) menuturkan, pemerintah berminat membeli saham yang akan dilepas Freeport, yang akan ditawarkan perdana pada Oktober 2015.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanDapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan EmailPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.