Kompas.com - 28/01/2015, 08:31 WIB
Ilustrasi. ShutterstockIlustrasi.
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan mengejar potensi pendapatan negara dari Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Non Karyawan yang selama ini belum optimal dalam menyumbang penerimaan pajak.

"Untuk PPh pasal 25 dan 29 orang pribadi realisasinya hanya Rp5 triliun dibandingkan potensinya yang tinggi. Selama ini, WP Orang Pribadi yang patuh hanya PPh pasal 21 yang karyawan, itu pun karena dipotong oleh pemberi kerja," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pajak Mardiasmo di Jakarta, Selasa (27/1/2015) malam.

Mardiasmo memberikan penjelasan tersebut dalam rapat kerja yang dihadiri juga Kepala Badan Kebijakan Fiskal Andin Hadiyanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono, dengan Komisi XI DPR untuk membahas pendapatan negara.

Ia menambahkan untuk mengejar potensi WP Orang Pribadi Non Karyawan, Ditjen Pajak akan melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi kepada profesi dokter, pengacara, notaris, akuntan, konsultan, artis dan pemilik rumah produksi, yang membuka praktik sendiri.

Selain itu, Ditjen Pajak akan mendorong optimalisasi dari WP Orang Pribadi pemilik aset, misalnya dari mobil mewah, pesawat pribadi, kapal pesiar, properti, surat berharga atau saham, deposito, rumah kost, penginapan mewah dan barang mewah lainnya.

"Kami sudah menyiapkan revisi PMK terkait PPnBM dan pasal 22 yang akan dikenakan, misalnya untuk mobil. Selain itu, kami akan melakukan operasi pasar untuk mencari WP, misalnya kost-kostan di sekitar wilayah perguruan tinggi," kata Mardiasmo yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Ditjen Pajak juga akan meningkatkan pengawasan bagi WP Badan dengan melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi kepada sektor real estate, konstruksi, perdagangan termasuk jual beli online, pertambangan, perkebunan, jasa keuangan, telekomunikasi, industri farmasi dan perikanan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemeriksaan berbasis risiko juga akan dilakukan oleh Ditjen Pajak kepada WP Badan sektoral, yang bergerak pada sektor mineral dan batubara, minyak dan gas, perkebunan, kehutanan, jasa pelayaran, perhotelan dan restoran.

"Selama ini masih banyak juga perusahaan modal asing, yang tidak membayar pajak karena rugi terus, tapi masih hidup. Ada juga kantor perwakilan dagang asing atau representative office yang tidak membayar pajak. Ini memerlukan langkah jitu, kalau perlu kita melakukan audit," ujar Mardiasmo.

Ditjen Pajak juga akan melakukan upaya penegakkan hukum (law enforcement) dengan melakukan pencegahan terhadap 500 WP keluar negeri, karena telah menunggak pajak total senilai Rp 3,3 triliun serta bekerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan aparat hukum terkait hal ini.

Halaman:


Sumber Antara
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Menikmati 2 Kota Tuan Rumah Olimpiade hingga Roh Gentayangan di Benteng Romawi Kuno

[KURASI KOMPASIANA] Menikmati 2 Kota Tuan Rumah Olimpiade hingga Roh Gentayangan di Benteng Romawi Kuno

Rilis
Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, Himbara Siap Genjot Penyaluran Kredit

Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, Himbara Siap Genjot Penyaluran Kredit

Whats New
Jakpro Gandeng PGN Bangun Infrastrktur Gas Bumi di Jakarta

Jakpro Gandeng PGN Bangun Infrastrktur Gas Bumi di Jakarta

Rilis
Sambut Ultah Ke-12, Tokopedia Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

Sambut Ultah Ke-12, Tokopedia Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

Whats New
Bank BUMN Pede Kredit Bisa Tumbuh hingga 7 Persen

Bank BUMN Pede Kredit Bisa Tumbuh hingga 7 Persen

Whats New
RI Keluar dari Resesi, OJK Bakal Dorong Pemda Salurkan KUR Pertanian

RI Keluar dari Resesi, OJK Bakal Dorong Pemda Salurkan KUR Pertanian

Whats New
Varian Delta Tekan Ekonomi Kuartal III, Pemerintah Andalkan Kuartal IV

Varian Delta Tekan Ekonomi Kuartal III, Pemerintah Andalkan Kuartal IV

Whats New
Bagaimana Tahapan Penyusunan APBN?

Bagaimana Tahapan Penyusunan APBN?

Whats New
Chatib Basri Ungkap Solusi Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal III 2021

Chatib Basri Ungkap Solusi Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal III 2021

Whats New
Ekonomi RI Tumbuh 7,07 Persen, Mendag: Konsumsi Membaik ke Masa Sebelum Pandemi

Ekonomi RI Tumbuh 7,07 Persen, Mendag: Konsumsi Membaik ke Masa Sebelum Pandemi

Whats New
Meski Dihantam Varian Delta, Sri Mulyani Pede Ekonomi Kuartal III Sentuh 5,7 Persen

Meski Dihantam Varian Delta, Sri Mulyani Pede Ekonomi Kuartal III Sentuh 5,7 Persen

Whats New
Menteri Pertanian: Penyaluran KUR 2021 Sudah Terserap Rp 43,60 Triliun

Menteri Pertanian: Penyaluran KUR 2021 Sudah Terserap Rp 43,60 Triliun

Whats New
Menkop Teten Sebut Sektor UMKM Hampir Normal Seperti Sebelum Pandemi

Menkop Teten Sebut Sektor UMKM Hampir Normal Seperti Sebelum Pandemi

Whats New
Tekan Penyebaran Covid-19, Kemenperin Pantau Operasional Industri Manufaktur

Tekan Penyebaran Covid-19, Kemenperin Pantau Operasional Industri Manufaktur

Whats New
Gandeng PTPP, BPKH Bangun Rumah Indonesia di Mekkah

Gandeng PTPP, BPKH Bangun Rumah Indonesia di Mekkah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X