Kompas.com - 29/01/2015, 10:23 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mereview kembali kebijakan soal perluasan objek pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM). Pemerintah harus memilih kembali barang objek pajak mana saja yang layak dikenakan pajak barang mewah dan tambahan Pajak Penghasilan (PPh) buat penjual.

"Untuk pajak barang mewah, kami minta direview, mana saja yang pantas dianggap barang mewah," kata Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad, Rabu (28/1/2015).

Melihat sejumlah usul pemerintah soal barang konsumsi kena pajak barang mewah, Fadel mengaku dari beberapa item ada yang kurang pantas. "Yang kecil-kecil itu saya kira enggak perlu, harus cermat dipilih. Perluasan PPnBM jangan sampai menyusahkan masyarakat lah," serunya.

Selain menghabiskan banyak energi untuk mengawasi, kata Fadel, hasil yang diraih juga tak terlalu signifikan. Menurutnya, upaya pemerintah lebih baik difokuskan untuk mengejar pajak-pajak dari sektor usaha yang besar potensi pajaknya.

"Lebih baik mengejar yang besar-besar itu, hasilnya lebih kelihatan. Jangan yang perintilan dikenakan PPnBM. Apalagi UKM, kami dari komisi XI menolak rencana pemajakan UKM," ujarnya.

Seperti diberitakan,  Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Dirjen Pajak Kemkeu) tengah menyiapkan revisi terkait obyek pemungutan Pajak Penghasilan (PPh 22) terhadap transaksi barang yang tergolong 'Sangat Mewah'. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 253/PMK/03/2008 tertanggal 31 Desember 2008.

Pemerintah juga tengah menggodok rencana perubahan PMK Nomor: 130/PMK.011/2013 tertanggal 26 Agustus 2013 tentang Perubahan Atas PMK Nomor: 121/PMK.011/2013, tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, Selain Kendaraan bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menuturkan, pajak juga akan dikenakan ke beberapa barang-barang aksesoris yang harganya 'selangit' sampai ke batu akik seharga Rp 1 juta. "Misalnya nanti akan kita tambah PPh untuk barang-barang seperti jam tangan, sepatu dan tas. Untuk jam tangan itu yang harganya di atas Rp 10 juta, sepatu diatas Rp 5 juta dan tas di atas harga Rp 15 juta," ujarnya. (Adiatmaputra Fajar Pratama)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Proyek IKN, Perusahaan Ini Tambah Portofolio Bisnis Hotel di Balikpapan

Ada Proyek IKN, Perusahaan Ini Tambah Portofolio Bisnis Hotel di Balikpapan

Rilis
Ada Potensi Resesi, Skema Pembiayaan Kreatif Proyek IKN Nusantara Terus Digenjot

Ada Potensi Resesi, Skema Pembiayaan Kreatif Proyek IKN Nusantara Terus Digenjot

Whats New
Awas Penipuan! Jangan Asal Install Aplikasi BCA

Awas Penipuan! Jangan Asal Install Aplikasi BCA

Spend Smart
Bos Mattel Sebut Produk Mainan Barbie dan Hotwheels 70 Persen Gunakan Bahan Baku Lokal

Bos Mattel Sebut Produk Mainan Barbie dan Hotwheels 70 Persen Gunakan Bahan Baku Lokal

Whats New
Kereta Cepat Minta Konsesi Jadi 80 Tahun, Menhub Jonan Dulu Menolaknya

Kereta Cepat Minta Konsesi Jadi 80 Tahun, Menhub Jonan Dulu Menolaknya

Whats New
Perajin Tahu dan Tempe Harus Jadi Anggota Koperasi agar Dapat Subsidi Kedelai

Perajin Tahu dan Tempe Harus Jadi Anggota Koperasi agar Dapat Subsidi Kedelai

Whats New
Daftar Upah Minimum 2023 di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Daftar Upah Minimum 2023 di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Whats New
Buntut Kasus Kepulauan Widi, PT LII Wajib Kantongi Izin Pemanfaatan Ruang Laut, KKP: Kalau Tidak, Kami Hentikan

Buntut Kasus Kepulauan Widi, PT LII Wajib Kantongi Izin Pemanfaatan Ruang Laut, KKP: Kalau Tidak, Kami Hentikan

Whats New
Perusahaan Produksi Mainan Mattel Ekspansi Pabrik, Serap 1.000 Pekerja

Perusahaan Produksi Mainan Mattel Ekspansi Pabrik, Serap 1.000 Pekerja

Whats New
Hasil Riset: Industri Transportasi dan Logistik Online Terus Tumbuh, Gojek Paling Diminati

Hasil Riset: Industri Transportasi dan Logistik Online Terus Tumbuh, Gojek Paling Diminati

Whats New
Mengenal Perbedaan Asuransi Mobil All Risk dan TLO

Mengenal Perbedaan Asuransi Mobil All Risk dan TLO

Spend Smart
Cara Cek Penerima Bantuan Set Top Box Gratis secara Online

Cara Cek Penerima Bantuan Set Top Box Gratis secara Online

Spend Smart
Bakal Melantai di BEI Tahun Depan, Pupuk Kaltim Targetkan Peningkatan Kapasitas Produksi

Bakal Melantai di BEI Tahun Depan, Pupuk Kaltim Targetkan Peningkatan Kapasitas Produksi

Whats New
Daftar UMR Semarang 2023 Terbaru, Kota dan Kabupaten Semarang

Daftar UMR Semarang 2023 Terbaru, Kota dan Kabupaten Semarang

Work Smart
Kunjungi Ritel Modern, Bapanas: Kita Ingin Cek Stok dan Harga Pangan...

Kunjungi Ritel Modern, Bapanas: Kita Ingin Cek Stok dan Harga Pangan...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.