Susi Siapkan Transisi Penggunaan Alat Tangkap yang Tak Merusak Lingkungan

Kompas.com - 02/02/2015, 15:02 WIB
Ilustrasi Nelayan KOMPAS IMAGES/FIKRIA HIDAYAT Ilustrasi Nelayan
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyiapkan masa transisi atau jangka waktu pengalihan sebelum pelarangan alat tangkap yang dianggap merusak lingkungan benar-benar diberlakukan.

Susi mengemukakan hal tersebut dalam pertemuan dengan para nelayan dari berbagai daerah di Tanah Air yang digelar di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (2/2/2015).

Menurut dia, jangka waktu atau transisi yang akan diterapkan tersebut adalah sampai September atau sekitar separuh terakhir tahun 2015. Ia juga menegaskan bahwa beragam aturan yang dikeluarkan pihaknya semata-mata untuk kemajuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dan bukanlah untuk mematikan dunia usaha sektor itu. "Saya tidak bertujuan mematikan mata pencaharian orang," katanya.

Dia menambakan, aturan pelarangan alat tangkap dan pembatasan sejumlah komoditas adalah untuk pelestarian sumber daya laut. Dengan adanya kebijakan pelestarian yang berkelanjutan tersebut, ujar dia, maka hal tersebut juga dinilai bakal mengembalikan kekayaan laut Indonesia seperti masa dahulu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengatakan, pihaknya menyambut masa transisi sekitar 6-9 bulan itu.

Menurut Abdul Halim, masa transisi tersebut diperkirakan bakal cukup dilakukan untuk pengusaha skala besar, tetapi bakal sukar untuk seluruh nelayan skala kecil. "Untuk itu, KKP bersama-sama dengan dinas kelautan dan perikanan di daerah harus dilibatkan untuk memfasilitasi," kata Sekjen Kiara.

Ia juga mengingatkan bahwa negara seperti Swedia harus menyiapkan diri sejak tahun 1980-an hingga benar-benar diberlakukan pelarangan alat tangkap perusak lingkungan pada tahun 2000-an.

Selain itu, ujar dia, Swedia juga berani dan mampu menerapkan hingga batasan kuota per nelayan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, pemerintah sedang melakukan pengkajian terhadap stok ikan di kawasan perairan Indonesia sebagai bahan untuk mengambil kebijakan terkait kemaritiman.

"Di bawah KKP (kementerian, ada yang namanya Komite Pengkajian Stok Ikan," kata Indroyono Soesilo seusai rapat koordinasi perikanan budidaya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (29/1).

Menurut dia, hasil dari pengkajian tersebut akan digunakan dalam membuat aturan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk membuat turunan dari beragam peraturan menteri kelautan dan perikanan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Balas Donald Trump, China Stop Impor Daging Babi Asal AS

Balas Donald Trump, China Stop Impor Daging Babi Asal AS

Whats New
PT LRT Jakarta Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi yang Tersedia

PT LRT Jakarta Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi yang Tersedia

Work Smart
Pemerintah Evaluasi Kartu Prakerja, Bagaimana Nasib Pendaftaran Gelombang 4?

Pemerintah Evaluasi Kartu Prakerja, Bagaimana Nasib Pendaftaran Gelombang 4?

Whats New
Batal Diakuisisi Hary Tanoe, First Media Didekati Investor Baru

Batal Diakuisisi Hary Tanoe, First Media Didekati Investor Baru

Whats New
Beli Token Listrik Kodenya Tak Muncul, Bagaimana Nasib Dana Pelanggan?

Beli Token Listrik Kodenya Tak Muncul, Bagaimana Nasib Dana Pelanggan?

Whats New
[POPULER MONEY] Lion Air Terbang Lagi | Nasib yang Belum Ikut Sensus Penduduk Online

[POPULER MONEY] Lion Air Terbang Lagi | Nasib yang Belum Ikut Sensus Penduduk Online

Whats New
New Normal, Penumpang Harus Datang 4 Jam Sebelum Terbang

New Normal, Penumpang Harus Datang 4 Jam Sebelum Terbang

Whats New
Sempat Gangguan, Pelanggan Listrik Prabayar Sudah Bisa Akses Token

Sempat Gangguan, Pelanggan Listrik Prabayar Sudah Bisa Akses Token

Whats New
Pengusaha Hotel dan Restoran Butuh Modal Kerja Rp 21,3 Triliun

Pengusaha Hotel dan Restoran Butuh Modal Kerja Rp 21,3 Triliun

Whats New
New Normal, Begini Prosedur Operasional Kantor Cabang BTN

New Normal, Begini Prosedur Operasional Kantor Cabang BTN

Whats New
Beredar Kabar Sejumlah Pilot Di-PHK, Ini Penjelasan Garuda Indonesia

Beredar Kabar Sejumlah Pilot Di-PHK, Ini Penjelasan Garuda Indonesia

Whats New
Anggota DPR Ini Kritisi PEN karena Ada Alokasi yang Cukup Menggelikan...

Anggota DPR Ini Kritisi PEN karena Ada Alokasi yang Cukup Menggelikan...

Whats New
Menaker: Tenaga Medis Hingga Relawan Covid -19 Terlindungi Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Menaker: Tenaga Medis Hingga Relawan Covid -19 Terlindungi Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Whats New
Ada Tambahan Rp 1,2 Triliun, Nelayan Bakal Dapat Bantuan Rp 600.000 Tiap Bulan

Ada Tambahan Rp 1,2 Triliun, Nelayan Bakal Dapat Bantuan Rp 600.000 Tiap Bulan

Rilis
Telkom Modernisasi Jaringan di Kota Serang dan Kabupaten Lebak

Telkom Modernisasi Jaringan di Kota Serang dan Kabupaten Lebak

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X