Susi Siapkan Transisi Penggunaan Alat Tangkap yang Tak Merusak Lingkungan

Kompas.com - 02/02/2015, 15:02 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyiapkan masa transisi atau jangka waktu pengalihan sebelum pelarangan alat tangkap yang dianggap merusak lingkungan benar-benar diberlakukan.

Susi mengemukakan hal tersebut dalam pertemuan dengan para nelayan dari berbagai daerah di Tanah Air yang digelar di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (2/2/2015).

Menurut dia, jangka waktu atau transisi yang akan diterapkan tersebut adalah sampai September atau sekitar separuh terakhir tahun 2015. Ia juga menegaskan bahwa beragam aturan yang dikeluarkan pihaknya semata-mata untuk kemajuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dan bukanlah untuk mematikan dunia usaha sektor itu. "Saya tidak bertujuan mematikan mata pencaharian orang," katanya.

Dia menambakan, aturan pelarangan alat tangkap dan pembatasan sejumlah komoditas adalah untuk pelestarian sumber daya laut. Dengan adanya kebijakan pelestarian yang berkelanjutan tersebut, ujar dia, maka hal tersebut juga dinilai bakal mengembalikan kekayaan laut Indonesia seperti masa dahulu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengatakan, pihaknya menyambut masa transisi sekitar 6-9 bulan itu.

Menurut Abdul Halim, masa transisi tersebut diperkirakan bakal cukup dilakukan untuk pengusaha skala besar, tetapi bakal sukar untuk seluruh nelayan skala kecil. "Untuk itu, KKP bersama-sama dengan dinas kelautan dan perikanan di daerah harus dilibatkan untuk memfasilitasi," kata Sekjen Kiara.

Ia juga mengingatkan bahwa negara seperti Swedia harus menyiapkan diri sejak tahun 1980-an hingga benar-benar diberlakukan pelarangan alat tangkap perusak lingkungan pada tahun 2000-an.

Selain itu, ujar dia, Swedia juga berani dan mampu menerapkan hingga batasan kuota per nelayan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, pemerintah sedang melakukan pengkajian terhadap stok ikan di kawasan perairan Indonesia sebagai bahan untuk mengambil kebijakan terkait kemaritiman.

"Di bawah KKP (kementerian, ada yang namanya Komite Pengkajian Stok Ikan," kata Indroyono Soesilo seusai rapat koordinasi perikanan budidaya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (29/1).

Menurut dia, hasil dari pengkajian tersebut akan digunakan dalam membuat aturan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk membuat turunan dari beragam peraturan menteri kelautan dan perikanan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Pastikan Gaji Ke-13 ASN Cair Besok

Pemerintah Pastikan Gaji Ke-13 ASN Cair Besok

Whats New
Sri Mulyani: Subsidi BBM Rp 520 Triliun Banyak Dinikmati Orang Kaya...

Sri Mulyani: Subsidi BBM Rp 520 Triliun Banyak Dinikmati Orang Kaya...

Whats New
Untuk Ketiga Hari Berturut-turut, IHSG Kembali Ditutup Merah

Untuk Ketiga Hari Berturut-turut, IHSG Kembali Ditutup Merah

Whats New
PPSKI Pertanyakan Kevalidan Data Penyebaran Wabah PMK Milik Pemerintah

PPSKI Pertanyakan Kevalidan Data Penyebaran Wabah PMK Milik Pemerintah

Whats New
Kini Buka Akun Bank Raya Bisa Lewat Aplikasi BRImo

Kini Buka Akun Bank Raya Bisa Lewat Aplikasi BRImo

Whats New
BNI Sekuritas Targetkan IHSG Tembus Level 7.600 Sampai dengan Akhir Tahun

BNI Sekuritas Targetkan IHSG Tembus Level 7.600 Sampai dengan Akhir Tahun

Whats New
Tangani Wabah PMK, Mentan SYL Luncurkan Gerakan Disinfeksi Nasional

Tangani Wabah PMK, Mentan SYL Luncurkan Gerakan Disinfeksi Nasional

Whats New
Melalui MyPertamina, BPH Migas Harap Penyaluran Solar-Pertalite Lebih Terkontrol

Melalui MyPertamina, BPH Migas Harap Penyaluran Solar-Pertalite Lebih Terkontrol

Whats New
Biar Tak Cuma “Numpang” Lewat, Sisihkan Gaji untuk 3 Aktivitas Berikut

Biar Tak Cuma “Numpang” Lewat, Sisihkan Gaji untuk 3 Aktivitas Berikut

BrandzView
Home Credit Raih Pembiayaan Barang Rp 710 Miliar Selama Ramadhan

Home Credit Raih Pembiayaan Barang Rp 710 Miliar Selama Ramadhan

Whats New
Bank Mayapada Angkat Miranda Goeltom Jadi Wakil Komisaris Utama

Bank Mayapada Angkat Miranda Goeltom Jadi Wakil Komisaris Utama

Whats New
Pekerja Migran Indonesia Makin Mudah Ambil dan Kirim Uang dari Luar Negeri

Pekerja Migran Indonesia Makin Mudah Ambil dan Kirim Uang dari Luar Negeri

Rilis
Cara Daftar MyPertamina Tanpa Aplikasi dan 'Smartphone'

Cara Daftar MyPertamina Tanpa Aplikasi dan "Smartphone"

Whats New
Harga Minyak Goreng Kemasan di Indomaret, Alfamart, dan Griya Yogya

Harga Minyak Goreng Kemasan di Indomaret, Alfamart, dan Griya Yogya

Spend Smart
Pro Kontra Cuti Melahirkan 6 Bulan yang akan Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR: Didukung Buruh, Dipusingkan Pengusaha

Pro Kontra Cuti Melahirkan 6 Bulan yang akan Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR: Didukung Buruh, Dipusingkan Pengusaha

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.