Kompas.com - 09/02/2015, 09:06 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali mengeluarkan kebijakan.  Susi akan segera menerbitkan aturan baru yang melarang aktivitas penangkapan ikan pada zona laut sepanjang 0-4 mil atau sekitar 6,5 kilometer (km) dari tepi pantai.

Dalam calon beleid ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menetapkan zona 0-4 mil sebagai wilayah yang bebas dari aktivitas penangkapan ikan oleh kapal industri. Sebab, area itu akan dijadikan kawasan konservasi laut.

Susi mengatakan, draf aturan larangan aktivitas penangkapan pada zona laut dangkal ini masih digodok. Dia berjanji akan menerbitkannya dalam waktu dekat.

Susi memastikan bahwa zona 0-4 mil hanya terbuka bagi nelayan lokal yang aktivitas penangkapannya menggunakan alat pancing. "Intinya hanya alat pancing yang boleh digunakan di zona ini," kata dia, akhir pekan lalu.

Alasan utama KKP melarang penangkapan ikan untuk kalangan industri perikanan karena zona 0-4 mil merupakan areal pemijahan atau tempat berproduksi dan tumbuh kembang ikan dari benih menjadi dewasa. Susi berharap benih ikan laut yang belum layak dikonsumsi diberikan waktu untuk berkembang hingga dewasa dan tak mengganggu habitatnya.

Selama ini KKP kerap menemukan benih ikan di zona tepi pantai ini dijaring penangkap ikan skala industri. Akibatnya, jumlah populasi ikan makin berkurang karena ikan belum sempat berproduksi tapi sudah ditangkap.

Kondisi ini membuat para nelayan tradisional yang masih mengandalkan peralatan sederhana terancam tidak dapat menangkap ikan karena sudah dikuasai industri.

Dengan aturan ini, KKP menetapkan bahwa kapal dengan kapasitas mesin di atas 5 gross ton (GT) hanya boleh melaut  di wilayah lebih dari 4 mil dari bibir pantai.  Sementara para nelayan yang menggunakan pancing tak terganggu dengan kebijakan tersebut. Susi mengklaim kebijakan ini memberikan keadilan bagi nelayan kecil.

Namun, aturan baru ini ditentang para pelaku usaha perikanan. Ketua Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI) Yanti Djuari menilai, aturan tersebut membuat pelaku usaha perikanan semakin kesulitan menangkap ikan. Pasalnya, di zona bebas penangkapan ini merupakan habitat jenis ikan tertentu seperti ikan teri ukuran besar atau ikan tembang. Biasanya ikan ini digunakan sebagai umpan.

Dengan aturan ini, pelaku usaha perikanan harus mengganti umpan mereka dari ikan teri menjadi ikan bandeng. Tentu saja aturan ini menambah biaya operasional bagi pelaku usaha perikanan karena harus merogoh kocek membeli umpan ikan. (Fahriyadi, Noverius Laoli)

baca juga: Bertemu Susi, Bupati Seram Barat Adukan Kapal Asing Pencuri Ikan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Ikan Lele dan Cabai Naik, Cek Harga Pangan Hari Ini

Harga Ikan Lele dan Cabai Naik, Cek Harga Pangan Hari Ini

Spend Smart
ILO: Transisi Energi Bakal Ciptakan 5 Juta Lapangan Pekerjaan

ILO: Transisi Energi Bakal Ciptakan 5 Juta Lapangan Pekerjaan

Whats New
Krakatau Steel Tandatangani Kerja Sama Pengembangan Pabrik 'Blast Furnace'

Krakatau Steel Tandatangani Kerja Sama Pengembangan Pabrik "Blast Furnace"

Whats New
Likuiditas Melimpah, Suku Bunga Kredit Belum Akan Naik Signifikan

Likuiditas Melimpah, Suku Bunga Kredit Belum Akan Naik Signifikan

Whats New
PNBP Perikanan Tangkap Terus Meningkat, Kini Capai Rp 512,38 Miliar

PNBP Perikanan Tangkap Terus Meningkat, Kini Capai Rp 512,38 Miliar

Whats New
Semangat Kerja di Usia Senja, Driver Ojol ini Masih Giat Ngaspal

Semangat Kerja di Usia Senja, Driver Ojol ini Masih Giat Ngaspal

Earn Smart
Deteksi Wabah PMK, Kementan Minta Pemda Optimalkan Puskeswan

Deteksi Wabah PMK, Kementan Minta Pemda Optimalkan Puskeswan

Whats New
Netflix Bakal Pasang Iklan, Apa Pengaruhnya pada Jumlah Pelanggan?

Netflix Bakal Pasang Iklan, Apa Pengaruhnya pada Jumlah Pelanggan?

Spend Smart
OJK: Kinerja Intermediasi Lembaga Keuangan Terus Meningkat

OJK: Kinerja Intermediasi Lembaga Keuangan Terus Meningkat

Whats New
Dalam Gelaran WEF 2022, Bos GoTo Tekankan Pentingnya Inklusi Digital dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi

Dalam Gelaran WEF 2022, Bos GoTo Tekankan Pentingnya Inklusi Digital dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi

Whats New
Cegah Penyebaran Penyakit PMK, Kementan Perketat Pengawasan Hewan Kurban

Cegah Penyebaran Penyakit PMK, Kementan Perketat Pengawasan Hewan Kurban

Whats New
MCAS Group Gandeng PT Pos Indonesia Kembangkan Fitur Kendaraan Listrik di Aplikasi Pospay

MCAS Group Gandeng PT Pos Indonesia Kembangkan Fitur Kendaraan Listrik di Aplikasi Pospay

Whats New
Askrindo Jadi Mitra Asuransi Resmi Java Jazz Festival 2022

Askrindo Jadi Mitra Asuransi Resmi Java Jazz Festival 2022

Whats New
Niat Bikin Kolam Renang untuk Cucu, Pensiunan Anggota Dewan Ini Bangun 'Waterpark' di Bogor

Niat Bikin Kolam Renang untuk Cucu, Pensiunan Anggota Dewan Ini Bangun "Waterpark" di Bogor

Smartpreneur
Terbaru, Ini Daftar 100 Pinjol Ilegal 2022 yang Ditutup OJK

Terbaru, Ini Daftar 100 Pinjol Ilegal 2022 yang Ditutup OJK

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.