Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beberapa Catatan Titiek Soeharto untuk Menteri Susi

Kompas.com - 12/02/2015, 18:56 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla banyak dinilai positif. Bahkan, dengan berbagai gerakannya, Susi membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan perhatian besar publik.

Namun, kinerja Susi itu tak selalu dinilai positif. Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto banyak kebijakan Susi yang tidak memperhatikan semua stakeholder  atau pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan, salah satunya pengusaha. Ia pun memberikan beberapa catatan kepada kinerja Susi. "Kalau bikin peraturan itu mbok asosiasi diajak ngomong dulu gitu, supaya enggak nabrak-nabrak nanti diperlakukan, di sana jadi sengsara gitu," ujar Titiek di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/2/2015).

Menurut dia, mendengarkan seluruh stakeholder kelautan dan perikanan sangatlah penting bagi pemerintah. Pasalnya, hal itu bisa meminimalisasi adanya kebijakan yang tak sesuai dengan kepentingan sektor tersebut.

Catatan lainnya dari Titiek yaitu permasalahan sosialisasi kebijakan. Sebenarnya kata dia, kebijakan Susi sudah cukup baik. Sayangnya, kebijakan itu tak mampu disosialisasikan dengan baik oleh Susi. "Lihat itu Kementerian Perdagangan ada aturan pelarangan jual minuman alkohol (di minimarket) tapi itu berlaku tiga bulan lagi supaya ada tenggat waktu," kata dia.

Sebelumnya, Titiek juga mengkritik lantaran Susi ingin tak menyelesaikan tugasnya sebagai menteri secara penuh lima tahun. Bahkan ia juga mengingatkan Susi bahwa saat dilantik menjadi menteri, Susi sudah bersumpah akan bekerja sebaik-baiknya. "Gak ada itu ceritanya ah capek udah ah gitu, ya gak bisa, kamu (Susi) itu sudah bersumpah diawal-awal itu kan untuk menyeselesaikan masa kerja (lima tahun)," kata Politisi Golkar itu.

Lebih lanjut kata Titiek, saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Susi juga sering mengatakan kata "capek"  saat bekerja menjadi menteri. Bahkan, kata dia, bertugas sebagai menteri tak boleh sepotong-potong.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com