Ekonom: Langkah Pemerintah Hapuskan PBB Tak Rasional

Kompas.com - 12/02/2015, 21:18 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah untuk menghapuskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dinilai sebagai langkah tak rasional. Rencana yang diambil itu justru berpeluang memunculkan para pemburu rente lahan, alih-alih menekan beban masyarakat.

"Soal (penghapusan) PBB ini kan tidak rasional. Bagaimana Pak Ferry logikanya, tiba-tiba mau menghilangkan PBB? Padahal PBB ini untuk mengerem penguasaan lahan," ucap Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, kepada Kompas.com, Kamis (12/2/2015).

Menurut Enny, saat ini distribusi lahan di Indonesia tidak merata dan terkonsentrasi, bahkan hanya pada segelintir orang atau kelompok orang. Enny pun menilai, rencana pembangunan infrastruktur pemerintah Jokowi-JK akan membutuhkan banyak lahan.

"Nah kalau ini dihilangkan, kan tidak jelas siapa yang menjadi penguasa lahan, siapa yang menjadi kartelis lahan," kata dia.

Lebih lanjut Enny bilang, kalau pun pemerintah mau merealisasikan rencana penghapusan PBB tersebut, sebaiknya tidak dipukul rata. Pemerintah harus memetakan jenis-jenis bangunan sebelum menghapuskan PBB, misalnya untuk bangunan komersial ataukah properti tidak produktif.

"Sekarang kalau tujuannya untuk mengurangi beban masyarakat, klasifikasi saja. Kan statusnya itu jelas, rumah hunian kah atau bukan, tipenye juga jelas. Jangan digebyah uyah," tukas Enny.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Batas Akhir Penghentian Siaran TV Analog Tetap 2 November 2022

Kominfo: Batas Akhir Penghentian Siaran TV Analog Tetap 2 November 2022

Whats New
Diskon Pajak Mobil dan Rumah Berakhir September 2022, Bakal Diperpanjang?

Diskon Pajak Mobil dan Rumah Berakhir September 2022, Bakal Diperpanjang?

Whats New
[POPULER MONEY] Ratusan Guru PPPK Kaget Lokasi Penempatan Tak Sesuai | Dana IKN Nusantara Belum cair

[POPULER MONEY] Ratusan Guru PPPK Kaget Lokasi Penempatan Tak Sesuai | Dana IKN Nusantara Belum cair

Whats New
Pasang Panel Surya di Medan, APL Yakin Bisa Kurangi 63,5 Ton Karbon Emisi Per Tahun

Pasang Panel Surya di Medan, APL Yakin Bisa Kurangi 63,5 Ton Karbon Emisi Per Tahun

Whats New
Perkuat Bisnis, Farmasi Digital Lifepack Dapat Suntikan Dana Rp 103,3 Miliar

Perkuat Bisnis, Farmasi Digital Lifepack Dapat Suntikan Dana Rp 103,3 Miliar

Whats New
Tingkatkan Riset di Perguruan Tinggi, Pemerintah Gelontorkan Rp 2,15 Triliun

Tingkatkan Riset di Perguruan Tinggi, Pemerintah Gelontorkan Rp 2,15 Triliun

Whats New
RI dan Arab Saudi Teken Kesepakatan Sistem Penempatan Satu Kanal PMI

RI dan Arab Saudi Teken Kesepakatan Sistem Penempatan Satu Kanal PMI

Whats New
Citi Indonesia Perkirakan BI akan Naikkan Suku Bunga Acuan 0,5 Persen Sampai Akhir Tahun

Citi Indonesia Perkirakan BI akan Naikkan Suku Bunga Acuan 0,5 Persen Sampai Akhir Tahun

Whats New
Kemenperin: Kinerja Industri Kaca Nasional Terus Tumbuh Setiap Tahunnya

Kemenperin: Kinerja Industri Kaca Nasional Terus Tumbuh Setiap Tahunnya

Whats New
Prospek Profitabilitas GoTo Usai Perluas Kerja Sama dengan Bank Jago

Prospek Profitabilitas GoTo Usai Perluas Kerja Sama dengan Bank Jago

Earn Smart
Soal Isu Harga Mi Instan Naik 3 Kali Lipat, Kementan: Pemerintah Mengedepankan Kewaspadaan

Soal Isu Harga Mi Instan Naik 3 Kali Lipat, Kementan: Pemerintah Mengedepankan Kewaspadaan

Whats New
Soal Penyesuaian Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia Masih Pantau Harga Avtur

Soal Penyesuaian Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia Masih Pantau Harga Avtur

Whats New
Y20 Didorong Jadi Solusi Konkret dan Rumusan Rekomendasi dalam 'Leader's Declaration' G20

Y20 Didorong Jadi Solusi Konkret dan Rumusan Rekomendasi dalam "Leader's Declaration" G20

Whats New
Harga Mie Instan Melonjak, Kementan Ajak Masyarakat Waspada Ancaman Krisis Pangan Global

Harga Mie Instan Melonjak, Kementan Ajak Masyarakat Waspada Ancaman Krisis Pangan Global

Rilis
Nakes Bakal Lebih Dulu Terima Vaksin Dosis Keempat, Kapan untuk Masyarakat Umum?

Nakes Bakal Lebih Dulu Terima Vaksin Dosis Keempat, Kapan untuk Masyarakat Umum?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.