Menteri Agraria: Kepala Daerah Tak Keberatan PBB Dihapus

"Kalau saya ketemu Pemda, Mereka baik-baik saja tuh. Tidak ada masalah," kata dia ditemui di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/2/2015).

"Karena komitmennya saya bilang, ngapain kampanye memberikan pendidikan gratis, kesehatan gratis, tapi kalau mengurangi beban masyarakat yang tidak mampu bayar BPP tidak mau. Itu (kepala daerah) bohong namanya. Kamuflase," jelas dia lagi.

Menurut dia, Pemda masih bisa mengambil pajak dari sumber lain, di luar PBB rumah hunian, seperti pertokoan, hotel, restoran, perkebunan, dan lahan komersial lain.

Awal pekan ini Ferry menyampaikan dia telah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait rencana penghapusan PBB tersebut. Namun, dia enggak membeberkan respon yang diberikan Jokowi.

"Saya sudah ngobrol (dengan Presiden). Nanti, tunggu. Ini kan berjalan. Ini kebijakan yang tidak tergesa-gesa, karena dia harus masuk di anggaran, sehingga paling cepat baru bisa 2016," pungkas Ferry.