OJK: Skor Bank Kita dengan Asing Harus 3-3 Dulu

Kompas.com - 16/02/2015, 14:12 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA,KOMPAS.com - Indonesia telah menyepakati ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) sejak akhir tahun 2014 lalu. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa setiap bank di ASEAN yang akan membuka subsidiary bank atau cabang harus membuka diri juga untuk bank dari tempat yang ia tuju.  Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mulya Siregar mengatakan, perbankan nasional tidak perlu khawatir akan serbuan dari negara tetangga.

"Kita sudah masuk dalam ABIF yang sudah ditandatangani oleh 10 gubernur bank sentral. Jadi sekarang masih dalam proses implementasi. Kerjasama ini membuka peluang bank-bank domestik untuk membuka cabang di 9 negara ASEAN lainnya," jelas Mulya Dalam acara Economy & Business Outlook 2015 : Menciptakan Optimisme dan Peluang di Tengah Ketatnya Persaingan Regional, di Ritz-Carlton Hotel Pacific Place, Jakarta, Senin (16/2/2015).

Ia menjelaskan, dengan adanya perjanjian ini, Indonesia tidak perlu khawatir dengan serbuan bank-bank asing dalam penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun ini.

"Ibaratnya kalau dia sudah 3-0 dia kirim lagi 1 lagi jadi 4-0 itu tidak bisa, harus 3-3 dulu. Kita buka dulu 3 di negaranya, baru dia bisa buka satu lagi di sini. Sehingga kekhawatiran kita akan diserbu bank-bank asing dari ASEAN tidak akan terjadi karena sudah di atur dalam ABIF Guidelines," jelas Mulya.

Ia menambahkan, saat ini keberhasilan perjanjian ini ada di tangan bank-bank domestik. Apakah ingin menggunakan jalur ABIF atau tidak. "Sekarang jalannya sudah ada tinggal bank-bank kita mau atau tidak. Umumnya baru bank-bank besar (buku 4) yang mengajukan dan dalam proses. Yang jelas baru bank-bank BUMN. Dari sisi regulasi OJK sudah amankan, tinggal bank-banknya," kata Mulya.

Ditekennya kerjasama ini, menurut dia dikarenakan permintaan dari bank-bank domestik sendiri untuk difasilitasi dari segi regulasi.  "Tidak hanya bank-bank besar saja kok, asal dia bagus, dia akan berangkat ke sana. Kendala bank-bank dulu katanya regulasi, sekarang sudah ada. Jadi kalau kenapa masih belum jalan, tanya banknya, tanya pemerintah, suntik dong modal," kata Mulya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.