ESDM: Pembelian Divestasi Newmont Tergantung Persetujuan Menkeu dan DPR

Kompas.com - 16/02/2015, 20:35 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R. Sukhyar mengatakan, penentuan pihak yang bisa menyerap saham hasil divestasi PT Newmont Nusa Tenggara tergantung pada keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Poinnya itu seingat saya divestasi itu mesti mendapat usulan DPR. Masalahnya DPR setuju atau tidak. Kan harus mesti masuk ke sana,” kata Sukhyar ditemui di Kantor Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (16/2/2015).

Menurut Sukhyar, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) hanyalah salah satu jalur yang bisa ditempuh untuk membeli saham Newmont. Namun demikian, dia bilang, tidak ada PIP pun, persetujuan soal pembelian saham Newmont ini tergantung persetujuan Menkeu dan DPR. “Mendingan diselesaikan dulu Menteri Keuangan, dengan DPR,” imbuh Sukhyar.

Lebih lanjut dikonfirmasi mengenai kemungkinan pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN, pihak ESDM menyatakan tidak berwenang soal itu. “Saya kira perlu ada pembahasan lagi di internal pemerintah. Saya kira itu yang harus dilakukan, nanti dikoordinasikan di bawah Kemenko. Itu saja komentar dari ESDM," ujarnya.

Disayangkan

Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara meminta komitmen dari pemerintah pusat terkait pembelian saham Newmont. Dia bilang, jangan lantaran Pusat Investasi Pemerintah (PIP) digabung dengan Sarana Multi Infrastruktur (SMI), lantas membuat pembelian saham Newmont mandek.

“Seandainya pun dilebur, jangan gara-gara merger ini niat baik lalu dihilangkan. Yang saya khawatirkan merger ini supaya pemerintah tidak perlu beli saham Newmont,” kata Marwan, kepada Kompas.com, Minggu (15/2/2015).

“Statement Pak Menkeu 'silakan' kalau BUMN mau beli, itu mengecewakan. Beda, antara 'silakan' dengan 'menugaskan',” lanjut dia.

Marwan menengarai ada kesengajaan dari pemerintah untuk mengulur-ulur kepemilikan saham perusahaan asing dengan difokuskannya PIP ke infrastruktur, sementara pemerintah tidak menyediakan opsi pengganti PIP.

“Jangan-jangan cuma akal-akalan pemerintah. Kan mestinya mengantisipasi akan ada saham-saham yang dilepas. Nanti ada Freeport (yang juga akan divestasi),” imbuh Marwan.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.