Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ESDM: Pembangunan "Smelter" di Papua Tak Akan Rampung 2017

Kompas.com - 16/02/2015, 21:19 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, pembangunan fasilitas pemurnian bijih mineral (smelter) di Papua tidak akan selesai pada 2017 karena pembangunan smelter memakan waktu paling tidak 52 bulan.

“Kemarin Pemda sudah memaparkan, smelter butuh waktu 52 bulan selesai. Itu terhitung dari sejak pembukaan lahan,” tutur Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar, di kantornya, Jakarta, Senin (16/2/2015).

Lebih lanjut dia menjelaskan, smelter di Papua tidak akan dibangun oleh PT Freeport Indonesia. Sebab, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di Papua bersedia untuk membangun. Menurut Sukhyar, sejumlah investor seperti dari China dan Amerika Serikat akan ikut dalam proyek terebut.

Sementara itu, PTFI akan memasok bahan baku smelter. Sukhyar menambahkan, untuk mempercepat pembangunan smelter, pembangkit listrik yang digunakan adalah PLTG di mana gasnya akan dipasok dari Bintuni.

“Pemda sudah bilang kalau pembangkitnya lebih cepat pakai gas, kebutuhannya hanya 60 megawatt,” ucap Sukhyar.

Dalam kunjungannya pekan lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan, pembangunan smelter akan dilakukan di Papua.

"PT Freeport Indonesia dan pemerintah pusat, pemerintah daerah menyepakati pembangunan smelter di Timika, Papua, Pembangunan smelter di Papua menjadi pembagunan nasional dan Kementerian ESDM akan membentuk Tim Pengelolaan Kapasitas Smelter," kata Sudirman Said dalam keterangan persnya di Timika, Minggu (15/2/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com