Pemerintah Mundurkan Batas Waktu Pembangunan Smelter

Kompas.com - 18/02/2015, 17:51 WIB
|
EditorJosephus Primus

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memastikan mengubah regulasi terkait batas waktu pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian bijih mineral (smelter), menyusul kemungkinan perubahan rencana proyek ekspansi smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, dan pembangunan smelter di Papua yang diperkirakan memakan waktu 52 bulan.

Mengacu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 tahun 2014, tiga tahun setelah beleid tersebut diundangkan (atau mulai pada 2017) pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam hanya dapat menjual hasil produksi setelah melalui proses pemurnian sesuai batas minimum pemurnian.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, R. Sukhyar menjelaskan, melihat kapasitas smelter domestik  dan produksi dari pemegang Kontrak Karya (KK), ada kemungkinan perubahan rencana proyek smelter PTFI di Gresik. Pemerintah dalam hal ini Ditjen Minerba Kementerian ESDM pun mendorong konsorsium pemegang KK untuk bersama-sama membangun smelter.

Di sisi lain, Sukhyar mengatakan, Pemda Papua telah memperhitungkan dibutuhkan setidaknya 52 bulan untuk menyelesaikan pembangunan smelter di Papua. Dengan melihat kondisi tersebut, Sukhyar mengatakan, pemerintah akan merespons dengan mengubah batas waktu pembangunan smelter. “Ya kalau 2017 belum terbangun, ya apa boleh buat. Artinya akan berimplikasi pada regulasi. Sekarang smelter di Papua, berdasarkan paparan Pemda itu butuh 52 bulan, untuk menyelesaikan smelter. Berarti hampir katakanlah 5 tahun, dari sekarang berarti 2020. Artinya itu berimplikasi membawa perubahan regulasi,” ucap Sukhyar, Rabu (18/2/2015).

Lebih lanjut dia bilang, salah satu regulasi yang mungkin akan diubah adalah Permen ESDM No.1 tahun 2014 yang memberikan batas waktu pemurnian pada 2017. Selain itu, pemerintah juga kemungkinan akan merevisi mekanisme pemantauan yang diatur dalam Permen ESDM No.11 tahun 2014.

Menurut Sukhyar, kendati memberikan pelonggaran, Permen ESDM No.1 tahun 2014 tidak melanggar Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Minerba. “Kalau saya berpendapat Permen 1 tidak bertentangan dengan UU. Cuma, apapun juga harus ada batas waktu. Makanya Permen No.1 membatasi tahun 2017. Kalau kenyataannya melewati, ya harus ada perubahan regulasi, tidak bisa tidak,” kata Sukhyar.

Dia menambahkan, meski kembali memberikan pelonggaran, ke depan pemerintah tidak akan lagi memundurkan batas waktu pemurnian. “Enggak bisa dong (mundur lagi), harus ada batasannya. Toh mau dilaksanakan 2017, Papua tidak bisa selesai juga kan? Masak orang sudah bangun, dibongkar lagi. Pemerintah ingin membuat pelaku usaha tidak mengalami kesulitan,” pungkas Sukhyar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berapa Tagihan Berlangganan Wifi IndiHome dalam Sebulan?

Berapa Tagihan Berlangganan Wifi IndiHome dalam Sebulan?

Spend Smart
Blue Bird Bakal Tebar Dividen Rp 150 Miliar

Blue Bird Bakal Tebar Dividen Rp 150 Miliar

Whats New
Bitcoin, Dogecoin, dan Ethereum Merah, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin, Dogecoin, dan Ethereum Merah, Cek Harga Kripto Hari Ini

Whats New
Cara Urus Sertifikat Tanah Warisan, Catat Syarat dan Biayanya

Cara Urus Sertifikat Tanah Warisan, Catat Syarat dan Biayanya

Earn Smart
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Sepak Terjang Emirsyah Satar yang Menjadi Tersangka Baru Kasus Korupsi Garuda Indonesia

Sepak Terjang Emirsyah Satar yang Menjadi Tersangka Baru Kasus Korupsi Garuda Indonesia

Whats New
IHSG Hari Ini Mencoba Bangkit, Simak Rekomendasi dari Para Analis

IHSG Hari Ini Mencoba Bangkit, Simak Rekomendasi dari Para Analis

Whats New
Beli Minyak Goreng Curah Pakai KTP, Pembeli: Takut Data Saya Disalahgunakan...

Beli Minyak Goreng Curah Pakai KTP, Pembeli: Takut Data Saya Disalahgunakan...

Whats New
Masa Depan Suram Petani Kita

Masa Depan Suram Petani Kita

Whats New
Wall Street Berakhir Merah, Saham – saham Teknologi Paling Tertekan

Wall Street Berakhir Merah, Saham – saham Teknologi Paling Tertekan

Whats New
Mau Investasi di Kripto? Ingat Harus Punya Dana Cadangan Dulu!

Mau Investasi di Kripto? Ingat Harus Punya Dana Cadangan Dulu!

Earn Smart
[POPULER MONEY] Hotman Paris Temui Ketua MUI soal Holywings | Korupsi Garuda Indonesia Rugikan Negara hingga Rp 8,8 Triliun

[POPULER MONEY] Hotman Paris Temui Ketua MUI soal Holywings | Korupsi Garuda Indonesia Rugikan Negara hingga Rp 8,8 Triliun

Whats New
Rencana Pembatasan Pembelian Pertalite, Apa Saja Jenis Kendaraan yang Bakal Dibatasi?

Rencana Pembatasan Pembelian Pertalite, Apa Saja Jenis Kendaraan yang Bakal Dibatasi?

Whats New
Produk UMKM Indonesia Sukses Jadi Sorotan Warga Paris Usai Diboyong Shopee ke Le BHV Marais

Produk UMKM Indonesia Sukses Jadi Sorotan Warga Paris Usai Diboyong Shopee ke Le BHV Marais

Whats New
Nasib 6 Juta Pekerja Tembakau, Bertahan dari Isu Kesehatan hingga Lingkungan

Nasib 6 Juta Pekerja Tembakau, Bertahan dari Isu Kesehatan hingga Lingkungan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.