Ini Kekhawatiran BNI jika Terjadi Merger

Salah satunya adalah ongkos sosial (social cost) yang harus dikeluarkan, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

"Potensi PHK pasti ada, misalnya kalau cabang ada 2 di satu tempat, itu kan harus ada satu saja. Bayangkan, ongkos SDM BNI dalam 1 bulan itu Rp 200 miliar.  Karyawan BNI ini pride-nya tinggi, bukan masalah duit bagi mereka kalau terjadi merger, dulu karena pride ada yang milih pindah. Ini kan menjadi tanggung jawab direksi," kata Gatot dalam acara Konsekuensi Logis Merger dan Perusahaan Terbuka, di Restoran Kembang Goela, Jakarta, Rabu (18/2/2015).

Selain itu, kata dia, jika terjadi merger maka kedua perusahaan ini akan mencari nama perusahaan baru. Persoalannya adalah, kata gatot, ada konsekuensi dicabutnya izin cabang-cabang yang sudah ada di luar negeri karena perubahan nama tersebut.

"Jika ada perubahan nama maka sesuai ketentuan di negara masing-masing bisa dicabut. London hanya BNI yang buka, kalau ganti nama bisa dicabut. Saya paling takut di Singapura, karena satu-satunya bank asing yang full branch hanya BNI di sana," kata Gatot.

Nada negatif juga datang dari Ketua Umum Asosiasi Analisis Efek Indonesia (AAEI), Haryajid Ramelan bahwa merger antara BNI-Mandiri lebih banyak risikonya dibandingkan keuntungan yang didapat. Menurut dia, kedua bank tersebut mempunyai kapabilitas untuk bersaing di pasar global tanpa perlu melakukan peleburan.

"Benefit-nya masih minim, dengan cost risk yang agak besar. Di saat ini yang bagus bukan konsolidasi antar bank tapi konsolidasi ke internal bank-bank tersebut. Karena jalan sendiri bisa sebenarnya, sama-sama bisa menjadi 2 lead bank di ASEAN," jelas Haryajid.

Haryajid menambahkan, merger hanya akan memperkecil peluang Indonesia untuk menguasai pasar lokal ketika diahadapkan dengan serbuan bank-bank asing. "Sebenarnya dengan terkompresnya perbankan kita, semakin dipojokkan, maka bank asing yang banyak menguasai nantinya. Kalau lebih banyak bank kita maka bisa berbagi peran," kata Haryajid.