Mubyarto Institute: Pembatalan UU SDA Cermin Pemerintah Gagal Jamin Hak Dasar Warga Negara

Kompas.com - 20/02/2015, 07:12 WIB
Anak-anak mandi di Umbul Nilo Duku Margosuko, Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Umbul yang banyak berada di kawasan tersebut menjadi sumber air minum dan mengairi sawah tiap tahun meski musim kemarau tiba.
KOMPAS/AGUS SUSANTOAnak-anak mandi di Umbul Nilo Duku Margosuko, Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Umbul yang banyak berada di kawasan tersebut menjadi sumber air minum dan mengairi sawah tiap tahun meski musim kemarau tiba.
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) diapresiasi berbagai pihak. Munculnya undang-undang itu dinilai mencerminkan ketidakmampuan pemerintah menjamin hak-hak dasar warga negara.

Ekonom dari Mubyarto Institut, Tarli Nugroho menilai hadirnya UU tentang Sumber Daya Air itu menunjukkan bahwa para penyelanggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, tidak kompeten dalam menyusun perundang-undangan.

"Negara mustahil bisa menjamin hak-hak dasar warganya jika mereka sendiri melanggar dasar negara," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis petang (19/2/2015).

Menurut Tarli, para penyelenggara negara, baik di eksekutif maupun di legislatif, sama-sama telah mengabaikan konstitusi dalam banyak proses legislasi yang mereka kerjakan. "Pengabaian dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusi adalah bentuk pelanggaran hukum yang serius."

Pekan ini, Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruh isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA).

Mahkamah menilai bahwa UU SDA tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Perkara ini diajukan oleh PP Muhammadiyah, Perkumpulan Vanaprastha dan beberapa pemohon perseorangan.

Mahkamah berpendapat bahwa sumber daya air merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

"Sumber daya air mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia, serta menjadi faktor penting bagi manusia untuk dapat hidup layak," kata Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam membacakan pendapat Mahkamah.

Terkait dengan konstitusionalitas, UU SDA dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.