Pengadilan Pajak Kembali Tolak Banding Grup Asian Agri

Kompas.com - 20/02/2015, 08:51 WIB
Ilustrasi perkebunan kelapa sawit RODERICK ADRIAN MOZESIlustrasi perkebunan kelapa sawit
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Pajak kembali menolak banding anak usaha Asian Agri. Kali ini hakim menolak banding PT Andalas Intiagro Lestari. Sebelumnya, lima perusahaan anak usaha Asian Agri Group yang mengajukan keberatan pajak juga harus gigit jari.

Dalam proses banding, Andalas Intiagro Lestari mengajukan delapan berkas keberatan pajak. Total nilai keberatan atas tagihan pajak yang diajukan Andalas Intiagro sekitar Rp 58,9 miliar.

Nah, perusahan itu menyatakan masih mempelajari putusan pengadilan. "Asian Agri akan tetap mencari keadilan, sebagaimana diatur dalam undang-undang" ujar Freddy Wijaya, General Manager Asian Agri Group, Kamis (19/2/2015).

Freddy menilai putusan banding kali ini tidak mencerminkan keadilan karena perusahaan tidak pernah didakwa, disidang, dan diberi hak untuk membela diri selama persidangan. "Perusahaan dikenakan denda serta diwajibkan membayar kekurangan pajak dengan penentuan angka final yang perhitungannya ditentukan tanpa adanya pemeriksaan pajak sesuai ketentuan yang ada" lanjutnya.

Dalam sidang putusan yang digelar Rabu (18/2/2015), hakim berbeda pendapat (dissenting opinion), yakni antara hakim ketua Sigit Henryanto dan hakim anggota Nany Wartiningsih, dengan hakim anggota Entis Sutisna.

Menurut Entis Sutisna, keberatan pajak yang diajukan bukan objek yang dapat ditangani Pengadilan Pajak. Karena surat ketetapan pajak yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan putusan peradilan sebelumnya di Mahkamah Agung.

Merujuk pada Undang-undang Tata Usaha Negara No 5/1986 pasal 2 (e), Entis menilai ketetapan pajak yang diajukan banding adalah putusan tata usaha negara yang tak bisa diteruskan ke pengadilan manapun. Sedangkan, dua hakim lain berpendapat putusan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat diproses di Pengadilan Pajak sehingga langkah Direktorat Jenderal Pajak sudah benar dan hakim memproses keberatan pajak PT Andalas Intiagro Lestari.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Direktur Keberatan dan Banding Ditjen Pajak Catur Rini Widosari menyebut, selama ini Asian Agri Group khususnya Andalas Intiagro Lestari sudah memiliki itikad baik. "Mungkin melihat pengalaman perusahaan sebelumnya, sebelum diputus kekurangan pajak sudah dibayar seluruhnya oleh PT Andalas Intiagro Lestari" katanya.

Sebelumnya Asian Agri Group dinyatakan memiliki kekurangan pajak periode 2002-2005 senilai Rp 1,25 triliun oleh Mahkamah Agung (MA). Perusahaan milik taipan Soekanto Tanoto ini harus membayar kekurangan pajak plus denda Rp 2,5 triliun.

Hingga kini masih ada delapan anak usaha Asian Agri dalam proses banding. Proses banding ini ditempuh oleh Asian Agri untuk menghindari denda. Sejauh ini dewi fortuna belum memihak Asian Agri dalam proses banding ini. (Jane Aprilyani)



Sumber
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lelang Aset Asabri dan Jiwasraya, DJKN: Target Dapat Hasil Setinggi-tingginya

Lelang Aset Asabri dan Jiwasraya, DJKN: Target Dapat Hasil Setinggi-tingginya

Whats New
Kemenhub Mediasi Penyelesaian Santunan Pelaut RI yang Meninggal di Singapura

Kemenhub Mediasi Penyelesaian Santunan Pelaut RI yang Meninggal di Singapura

Whats New
Kapan Moge dan Brompton Selundupan Mantan Dirut Garuda Dilelang? Ini Kata DJKN

Kapan Moge dan Brompton Selundupan Mantan Dirut Garuda Dilelang? Ini Kata DJKN

Whats New
[TREN TEKNOLOGI KOMPASIANA] Perawatan Spooring dan Balancing | Masyarakat Jepang Ogah Gunakan Kendaraan Pribadi

[TREN TEKNOLOGI KOMPASIANA] Perawatan Spooring dan Balancing | Masyarakat Jepang Ogah Gunakan Kendaraan Pribadi

Rilis
IHSG Anjlok 1 Persen di Akhir Pekan, Rupiah Ikut Melemah

IHSG Anjlok 1 Persen di Akhir Pekan, Rupiah Ikut Melemah

Whats New
Saham Unilever Indonesia Anjlok 30,95 Persen sejak Awal Tahun, Ini Pemicunya

Saham Unilever Indonesia Anjlok 30,95 Persen sejak Awal Tahun, Ini Pemicunya

Whats New
Banyak Penipuan Lelang, Ini Ciri-cirinya

Banyak Penipuan Lelang, Ini Ciri-cirinya

Whats New
Mau Jadi Pemenang Lelang di Lelang.go.id? Ini Tips Kemenkeu

Mau Jadi Pemenang Lelang di Lelang.go.id? Ini Tips Kemenkeu

Spend Smart
Minat Work From Bali? Ini 4 Hal yang Perlu Dipersiapkan

Minat Work From Bali? Ini 4 Hal yang Perlu Dipersiapkan

Whats New
Buktikan Kepedulian akan Pasien Covid-19, “Pengusaha Peduli NKRI” Gelar Donor Plasma Konvalesen

Buktikan Kepedulian akan Pasien Covid-19, “Pengusaha Peduli NKRI” Gelar Donor Plasma Konvalesen

Rilis
Pelindo II Tindak Tegas 12 Pelaku Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok

Pelindo II Tindak Tegas 12 Pelaku Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok

Whats New
Masih Terbebani The Fed, Harga Bitcoin Lanjutkan Penurunan

Masih Terbebani The Fed, Harga Bitcoin Lanjutkan Penurunan

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tabel Periodik dengan Jembatan Keledai | Vibranium pada Tabel Periodik

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tabel Periodik dengan Jembatan Keledai | Vibranium pada Tabel Periodik

Rilis
Cerita Kara Nugroho, Bangun Bisnis PVRA hingga Ikut London Fashion Scout

Cerita Kara Nugroho, Bangun Bisnis PVRA hingga Ikut London Fashion Scout

Smartpreneur
Mengenal Perbedaan dari Pasar Monopoli dengan Oligopoli

Mengenal Perbedaan dari Pasar Monopoli dengan Oligopoli

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X