DPR Minta Pemerintah Hentikan Impor Daging dan Senjata dari Brasil

Hal itu menyusul sikap Brasil yang telah menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia atau credential. Menurut Tantowi, ketika masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Brasil cukup baik. Indonesia pernah memesan pesawat Super Tucano yang digunakan untuk mengawasi garis pantai.

"Kita juga pernah memesan Multi Launcher Rocket System (MLRS). Kami akan duduk dengan Kemenhan untuk mengevaluasi kerjasama ini ke depan jika Brasil tidak mengubah sikap," kata Tantowi dalam keterangan yang diterima awak media, Sabtu (21/2/2015).

Tak hanya di bidang pertahanan, di bidang perdagangan pun kerjasama dengan Brasil cukup baik. Ia mengatakan, Brasil saat ini disebut sebagai salah satu negara penghasil daging terbesar di dunia. Mereka pun tengah melakukan penetrasi ke pasar domestik Indonesia agar daging asal mereka dapat masuk ke dalam negeri.

"Mereka tahu kebutuhan kita akan daging. Dari dua bidang itu saja, saya menilai Brasil dalam posisi membutuhkan kita," ujarnya.

Tantowi menegaskan, langkah pemerintah yang menolak permohonan grasi terpidana mati kasus narkoba adalah hal yang positif. Indonesia kini dalam posisi darurat narkoba. Oleh sebab itu, ia meminta agar pemerintah tidak takut apalagi tunduk terhadap tekanan yang kini tengah dilakukan Brasil dan Australia.

Sebelumnya, Presiden Brasil Dilma Rousseff menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia atau credential. Hal ini terjadi di tengah pertentangan eksekusi seorang warga Brasil di Indonesia dan rencana hukuman mati warga kedua dalam waktu dekat.

"Tidak ada negara yang bisa mendikte hukum negara lain. Dan Brazil sebagai negara berdaulat seharusnya memahami dan memaklumi itu," katanya.

Kementerian Luar Negeri sebelumnya menegaskan, Pemerintah Indonesia memulangkan Dubes RI untuk Brazil, Totok Riyanto sampai jadwal baru penyerahan credentials dipastikan oleh Pemerintah Brazil. Kemenlu kemudian menekankan, Brazil tidak sepatutnya mencampuri urusan hukum di suatu negara meski itu menyangkut warga negara mereka.