DPR Minta Pemerintah Hentikan Impor Daging dan Senjata dari Brasil

Kompas.com - 21/02/2015, 19:10 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mengancam, akan segera menghubungi Kementerian Pertahanan untuk membicarakan masalah evaluasi kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Brasil.

Hal itu menyusul sikap Brasil yang telah menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia atau credential. Menurut Tantowi, ketika masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Brasil cukup baik. Indonesia pernah memesan pesawat Super Tucano yang digunakan untuk mengawasi garis pantai.

"Kita juga pernah memesan Multi Launcher Rocket System (MLRS). Kami akan duduk dengan Kemenhan untuk mengevaluasi kerjasama ini ke depan jika Brasil tidak mengubah sikap," kata Tantowi dalam keterangan yang diterima awak media, Sabtu (21/2/2015).

Tak hanya di bidang pertahanan, di bidang perdagangan pun kerjasama dengan Brasil cukup baik. Ia mengatakan, Brasil saat ini disebut sebagai salah satu negara penghasil daging terbesar di dunia. Mereka pun tengah melakukan penetrasi ke pasar domestik Indonesia agar daging asal mereka dapat masuk ke dalam negeri.

"Mereka tahu kebutuhan kita akan daging. Dari dua bidang itu saja, saya menilai Brasil dalam posisi membutuhkan kita," ujarnya.

Tantowi menegaskan, langkah pemerintah yang menolak permohonan grasi terpidana mati kasus narkoba adalah hal yang positif. Indonesia kini dalam posisi darurat narkoba. Oleh sebab itu, ia meminta agar pemerintah tidak takut apalagi tunduk terhadap tekanan yang kini tengah dilakukan Brasil dan Australia.

Sebelumnya, Presiden Brasil Dilma Rousseff menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia atau credential. Hal ini terjadi di tengah pertentangan eksekusi seorang warga Brasil di Indonesia dan rencana hukuman mati warga kedua dalam waktu dekat.

"Tidak ada negara yang bisa mendikte hukum negara lain. Dan Brazil sebagai negara berdaulat seharusnya memahami dan memaklumi itu," katanya.

Kementerian Luar Negeri sebelumnya menegaskan, Pemerintah Indonesia memulangkan Dubes RI untuk Brazil, Totok Riyanto sampai jadwal baru penyerahan credentials dipastikan oleh Pemerintah Brazil. Kemenlu kemudian menekankan, Brazil tidak sepatutnya mencampuri urusan hukum di suatu negara meski itu menyangkut warga negara mereka.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Whats New
Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Whats New
Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Spend Smart
Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Whats New
Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Spend Smart
Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Whats New
Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Whats New
Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Whats New
KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

Whats New
Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Whats New
Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Whats New
Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Whats New
Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Whats New
Isu 'Business Judgment Rule' dan 'Talent Mobility' di PP Nomor 23 Tahun 2022

Isu "Business Judgment Rule" dan "Talent Mobility" di PP Nomor 23 Tahun 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.