Kompas.com - 23/02/2015, 06:17 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku usaha perbankan alias bankir nampak sangat senang dengan penarikan sementara Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor 01/PJ/2015 tentang pemotongan pajak deposito. Mereka pun mengaku bisa menarik nafas lega dengan keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) itu.

"Sementara kami bisa menarik napas lega, dan mengucapkan terima kasih kepada Menkeu," ujar Ketua Perhimpunan Bank-bank Nasional Sigit Pramono kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (20/2/2015).

Menurut dia, keputusan Menkeu itu sudah sangat tepat karena mendengarkan masukan dari kalangan perbankan. Pasalnya, peraturan itu dinilai akan berdampak buruk bagi sektor perbankan.

Dia menjelaskan, selain berpotensi melanggar Undang-undang Perbankan karena mewajibkan bank membuka data rinci nasabahnya, peraturan itu juga dinilai akan menyebabkan terjadinya capital flight atau larinya modal dari dalam negeri ke luar negeri.

Sementara itu Direktur Utama Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan, keputusan itu sesuai dengan harapannya. Bahkan secara khusus dia pun berterimakasih kepada pemerintah atas penarikan sementara peraturan itu.

Dihubungi secara terpisah, Dirut Mandiri Budi Sadikin juga bersyukur peraturan Dirjen Pajak kiri ditarik sementara. Pasalnya, Budi melihat peraturan itu berpotensi membuat modal lari ke luar negeri. "Saya lebih melihatnya akan membuat perpindahan dana ke luar negeri lebih banyak, padahal kita butuh dana tsb utk pembangunan indonesia," ucap Budi.

Tak ketinggalan, Direktur Utama Bank Nasional Indonesia (BNI) Gatot Gatot Suwondo juga sempat mengungkapkan keresahanya dengan peraturan Dirjen Pajak itu. Bahkan, Gatot mengaku ngeri apabila peraturan itu dilaksanakan.

"Kalau tujuannya pajak, pajak itu memang harus tumbuh. Tapi kalau begini, ini orang-orang (investor) sudah dibujuk susah-susah terus pada balik lagi. Pusing kita," tuturnya.

Meski peraturan itu telah ditunda sementara, para pelaku perbankan masih berharap Menkeu membatalkan peraturan itu selamanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.