Dinas Dukcapil Malas Perbarui Data KTP, Ini Komentar Kemendagri

Namun begitu, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Irman memastikan ‘kemalasan’ tersebut hanyalah masa transisi. Sebab, saat ini Kemendagri tengah memfinalisasi Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Diharapkan, setelah aturan turunan tersebut disahkan, Dinas Dukcapil di daerah lebih tertib dan bersemangat memberikan pelayanan.

“Malas itu kan perasaan orang. Karena dulu salah satunya melayani KTP ada bayaran. Ini tidak terjadi hanya di Dinas tapi di Kelurahan, bikin KTP bayar sekian-sekian. Sekarang diberikan pelayanan yang cepat tapi tidak boleh ada pemungutan. Jadi ya, malas itu masa transisi saja,” kata Irman ditemui Kompas.com di kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Senin (23/2/2015).

Irman mengatakan, ke depan akan ada sanksi bagi penduduk yang sengaja melakukan pemalsuan, pun sanksi terhadap pejabat pelayanan publik yang tidak mendata penduduk dengan benar.

Dalam pasal 83A ayat (1) UU 24 tahun 2013 disebutkan pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan gubernur.

"Tapi PP-nya belum keluar. Jadi nanti kalau PP sudah keluar, pejabat dinas itu diangkat dan diberhentikan oleh Mendagi. Kemudian kinerjanya dinilai Kemendagri. Tujuannya supaya dinas itu bersemangat untuk melakukan pelayanan,” jelas Irman.