Pemerintah Didorong Beri Dukungan UMKM Industri ketimbang Perdagangan

Kompas.com - 24/02/2015, 12:01 WIB
Ilustrasi: Produk UMKM dari Kota Malang, Jawa Timur. KOMPAS/DAHLIA IRAWATIIlustrasi: Produk UMKM dari Kota Malang, Jawa Timur.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior INDEF Aviliani mengatakan, pelaku UMKM yang bergerak di sektor perdagangan memiliki masalah paling minim ketimbang pelaku UMKM yang memproduksi barang dan memberikan nilai tambah, atau yang ada di sektor industri.

"Di Indonesia itu, 80 persen UMKM perdagangan dan tidak menghasilkan nilai tambah. Kebanyakan barang impor. Tidak punya problem dia," kata Avi dalam diskusi bertajuk 'Mengawal Nawacita: Analisis Kritis terhadap APBNP 2015', di Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Untuk itu, pemerintah ke depan perlu untuk memberikan dukungan bagi UMKM yang memberi nilai tambah atas barang yang diproduksinya. Mudahnya, UMKM jenis ini dikaitkan dengan ekonomi kreatif.

Saat ini, kata Avi, sudah ada skema pendanaan yang cukup baik seperti melalui Kredit Usaha Rakyat. Sayangnya 70 persen KUR masih tersalurkan ke sektor perdagangan, dan bukannya industri. Menurut Avi, hal itu disebabkan lantaran resiko kredit untuk industri lebih besar ketimbang kredit ke perdagangan.

Perbankan pun enggan memberikan kredit ke industri yang tidak masuk dalam pembinaan korporasi besar atau institusi pemerintah. "Makanya pemerintah bisa memberikan insentif ke Astra misalnya, karena dia sudah membina UMKM puluhan tahun. Karena tanpa ada pembinaan, bank pasti enggan," kata Avi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X