"Di Indonesia itu, 80 persen UMKM perdagangan dan tidak menghasilkan nilai tambah. Kebanyakan barang impor. Tidak punya problem dia," kata Avi dalam diskusi bertajuk 'Mengawal Nawacita: Analisis Kritis terhadap APBNP 2015', di Jakarta, Selasa (24/2/2015).
Untuk itu, pemerintah ke depan perlu untuk memberikan dukungan bagi UMKM yang memberi nilai tambah atas barang yang diproduksinya. Mudahnya, UMKM jenis ini dikaitkan dengan ekonomi kreatif.
Saat ini, kata Avi, sudah ada skema pendanaan yang cukup baik seperti melalui Kredit Usaha Rakyat. Sayangnya 70 persen KUR masih tersalurkan ke sektor perdagangan, dan bukannya industri. Menurut Avi, hal itu disebabkan lantaran resiko kredit untuk industri lebih besar ketimbang kredit ke perdagangan.
Perbankan pun enggan memberikan kredit ke industri yang tidak masuk dalam pembinaan korporasi besar atau institusi pemerintah. "Makanya pemerintah bisa memberikan insentif ke Astra misalnya, karena dia sudah membina UMKM puluhan tahun. Karena tanpa ada pembinaan, bank pasti enggan," kata Avi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.