Pedagang Beras Manfaatkan Celah yang Dibuat Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan, Khudori, mengatakan, peniadaan beras untuk rakyat miskin (raskin) menjadi celah bagi pedagang untuk menaikkan harga beras. Menurut Khudori, pedagang tidak bisa disalahkan bila mengambil untung ketika permintaan beras melonjak akibat kebijakan pemerintah tersebut.

"Karena siapa pun, kalau celahnya terbuka seperti di bursa, penyimpangan terus berlangsung. Kalau pemerintah memang kebijakannya membuka celah, ya jangan salahkan itu pedagang mengambil untung. Itu pasti akan terjadi di komoditas apa pun, tidak hanya di beras," kata Khudori dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (28/2/2015).

Khudori mengatakan, akibat penghentian penyaluran raskin, ada peningkatan permintaan sebesar hampir 700.000 ton antara November 2014 dan Januari 2015. Perum Bulog hanya menggelontorkan beras dalam bentuk operasi pasar sebanyak 71.000 ton pada Desember 2014 hingga Januari 2015. Operasi pasar sebagai kompensasi peniadaan raskin ini semakin mengikis jumlah stok beras Bulog ketika kebutuhan akan beras meningkat.

Kondisi itu diperparah dengan mundurnya masa panen antara 1 dan 1,5 bulan. Perburuan beras oleh 15,5 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) ke pasar membuka peluang pedagang beras yang sifatnya oligopoli untuk mulai mengatur keluarnya stok. Harga pun melejit.

"Pedagang pasti tahu pemerintah punya stok berapa, yang ada di Bulog berapa. Ketika tergerus untuk operasi pasar, (stok Bulog) itu kan semakin menipis. Kalau pedagang punya stok dan karena cadangan beras pemerintah itu sangat tipis, maka pasar itu sangat panas. Jadi pedagang menahan itu wajar karena memanfaatkan situasi, memanfaatkan celah yang dibuka oleh pemerintah," kata dia.

Penyaluran terhambat aturan

Dalam diskusi tersebut, Direktur Utama Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pritasari Subekti mengakui pemerintah tidak lagi memberikan bantuan raskin November-Desember 2014 sebanyak 232.000 ton setiap bulan untuk 15,5 juta RTSPM. Padahal, kata dia, raskin merupakan salah satu instrumen pengendali harga.

Selain itu, ada kendala lain berupa keterlambatan penyaluran pada Januari 2015. Hal itu menyebabkan permintaan ke pasar bertambah 696.000 ton.

Lely menyebutkan, Bulog tentu mau sesuai arahan pemerintah untuk mengguyur beras ke pasar. Namun, lagi-lagi persoalan administrasi menjadi hambatan.

"Bagi Bulog, mengeluarkan 300.000 ton (diminta) hari ini, besok sudah bisa keluar. Tapi prosedurnya harus ada permintaan dari daerah yang perlu verifikasi RTSPM. Bulog salah kalau mengeluarkan beras dari gudang tanpa surat permintaan alokasi (SPA). Kami bisa dikatakan tidak governance," ucap Lely.