Ternyata Setruk Belanja di Atas Rp 250.000 Harus Bermeterai Rp 3.000

Kompas.com - 05/03/2015, 16:46 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Tahukah Anda jika berbelanja lebih dari Rp 250.000, Anda juga harus membayar bea meterai Rp 3.000? Menurut Kasubdit Peraturan PPN, Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lain DJP, Oktria Hendrarji, sejauh ini tidak banyak masyarakat yang mengerti bahwa ada kewajiban tersebut.

Beberapa peritel yang tahu pun, kata dia, sengaja tidak memasukkan bea meterai dalam belanja dengan nominal di atas Rp 250.000.

"Selama ini, pemungutan bea meterai tidak berjalan baik. Hanya, kalau kita membuat surat pernyataan, kita pakai bea meterai. Padahal, dokumen yang berkaitan dengan uang harus ada meterai," kata dia di Jakarta, Kamis (5/3/2015).

"Setruk belanja pun seharusnya ada meterainya. Di atas Rp 250.000, seharusnya ada meterai Rp 3.000. Ini juga belum dilaksanakan. Ini kita akan ngingetin pelaku bisnis, terutama ritel," kata dia lagi.

Sementara itu, untuk setruk dengan nominal di atas Rp 1.000.000, Okta mengatakan, itu harus bermeterai Rp 6.000. Oktria menuturkan, saat ini banyak pelaku industri pemungut bea meterai belum melaksanakan kewajiban tersebut.

Oktria menjelaskan, pemungutan bea meterai tidak harus dilakukan melalui meterai fisik, seperti yang biasa ditempelkan dalam dokumen. Pemungutan bea meterai bisa dilakukan lewat komputerisasi, termasuk setruk.

"Kalau di kartu kredit itu kan sudah ada bea meterainya. Kartu kredit, rata-rata sudah (memungut bea meterai). Ritel masih banyak yang belum, padahal (setruk) itu termasuk dokumen yang berkaitan dengan jumlah uang yang keluar," kata dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serikat Pekerja Garuda Indonesia Nilai Program Pensiun Dini Bermasalah

Serikat Pekerja Garuda Indonesia Nilai Program Pensiun Dini Bermasalah

Rilis
 Kuartal I 2021, Nilai Ekspor Alas Kaki Indonesia Meningkat 10,98 Persen

Kuartal I 2021, Nilai Ekspor Alas Kaki Indonesia Meningkat 10,98 Persen

Whats New
Pendidikan Vokasi Diyakini Genjot Kualitas SDM di Sektor Industri

Pendidikan Vokasi Diyakini Genjot Kualitas SDM di Sektor Industri

Whats New
Stafsus Erick Thohir: Izin Edar Ivermectin dari BPOM untuk Obat Anti Parasit

Stafsus Erick Thohir: Izin Edar Ivermectin dari BPOM untuk Obat Anti Parasit

Whats New
IHSG dan Rupiah Ditutup Menguat

IHSG dan Rupiah Ditutup Menguat

Whats New
Sri Mulyani Minta Pemda Ikut Bantu Siapkan Anggaran untuk Vaksinasi

Sri Mulyani Minta Pemda Ikut Bantu Siapkan Anggaran untuk Vaksinasi

Whats New
Ciri-ciri Pinjol Ilegal, Tawarkan Pinjaman lewat SMS atau WhatsApp

Ciri-ciri Pinjol Ilegal, Tawarkan Pinjaman lewat SMS atau WhatsApp

Whats New
Pembangunan Jembatan Aek Tano Ponggol Ditargetkan Rampung 2022

Pembangunan Jembatan Aek Tano Ponggol Ditargetkan Rampung 2022

Whats New
BPK: 443 Pemda Belum Mandiri, Masih Bergantung ke Pemerintah Pusat

BPK: 443 Pemda Belum Mandiri, Masih Bergantung ke Pemerintah Pusat

Whats New
Daftar Instansi yang Buka Formasi CPNS 2021 untuk Lulusan SMA

Daftar Instansi yang Buka Formasi CPNS 2021 untuk Lulusan SMA

Work Smart
Kemendag Sebut Sepatu Olahraga Topang Kenaikan Ekspor Alas Kaki RI

Kemendag Sebut Sepatu Olahraga Topang Kenaikan Ekspor Alas Kaki RI

Whats New
Simak Daftar Lengkap Besaran UMR Yogyakarta Tahun 2021

Simak Daftar Lengkap Besaran UMR Yogyakarta Tahun 2021

Whats New
Utang Membengkak, BPK Khawatir Pemerintah Tak Sanggup Bayar

Utang Membengkak, BPK Khawatir Pemerintah Tak Sanggup Bayar

Whats New
Akibat Pengetatan Larangan di China, Kapitalisasi Aset Kripto Tergerus Rp 4.320 Triliun

Akibat Pengetatan Larangan di China, Kapitalisasi Aset Kripto Tergerus Rp 4.320 Triliun

Whats New
[TREN KARIER KOMPASIANA] Rahasia Karyawan Mencapai Kinerja Terbaik | Pelamar Kerja yang Pemalu | Membangun Personal Branding

[TREN KARIER KOMPASIANA] Rahasia Karyawan Mencapai Kinerja Terbaik | Pelamar Kerja yang Pemalu | Membangun Personal Branding

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X