Dua Kementerian Belum Berkoordinasi soal KA Bandara Halim - Soetta

Kompas.com - 09/03/2015, 18:07 WIB
Ilustrasi AGUS SUSANTOIlustrasi
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorJosephus Primus


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku belum berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman terkait proyek pembangunan Kereta Api Bandara Halim- Soetta (Soekarno-Hatta).  Sampai saat ini proyek tersebut belum berubah, pembangunannya tetap akan diserahkan ke pihak swasta. "Jadi ini swata, belum ada koordinasi dengan Kemenko Maritim, saat ini masih swasta," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko di Jakarta, Senin (9/3/2015).

Pernyataan Hermanto itu sekaligus membantah spekulasi bahwa proyek tersebut akan diambil alih pemerintah. Sementara, pengerjaan proyek dari Stasiun Batu Ceper ke Bandara Soetta sekitar 12 km akan dimulai tahun ini. Diharapkan, dalam tempo satu setengah tahun, jalur itu bisa dioperasikan. "Operasionalnya dari Manggarai, Tanah Abang, Stasiun Duri, Stasiun Batu Ceper belok kiri ke Bandara, ya sekitar 40 menit dari Stasiun Sudirman," kata Hermanto.

Dari catatan Kompas.com, pada pertengahan tahun 2014 lalu, ada sekitar 19 calon investor yang tertarik menggarap KA Express Bandara Halim-Soetta. Dari jumlah tersebut, Kemenhub mengatakan bahwa mayoritas calon investor berasal dari luar negeri di antaranya Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat.

Namun, salah satu investor Indonesia yaitu Lion Group menyatakan mundur pada Juni 2014. Alasannya, Lion Group menilai pembebasan lahan proyek kereta ekspres tidak realistis jika dihitung secara bisnis. Apalagi, menurut pihak Lion, dana yang diperlukan untuk pembebasan lahan cukup besar sehingga dikhawatirkan akan memakan waktu yang lama.

Selain itu, Lion juga keberatan karena investor wajib bekerja sama dengan operator KA dalam negeri yaitu KAI untuk operasional proyek tersebut. Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, mengenai pembiayaan Proyek KA Halim-Soetta akan digunakan skema kerja sama pemerintah swasta (KPS). Dalam skema itu, porsi swasta nantinya diharapkan sebesar 49 persen dan sisanya pemerintah.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X