Kompas.com - 12/03/2015, 10:04 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti SABRINA ASRIL/KOMPAS.comMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengaku terus mendapat tekanan terkait berbagai kebijakannya. Tak cuma tekanan dari dalam negeri, Susi mengatakan, tekanan dari luar negeri pun kian menghujaninya. Namun, sekali lagi, Susi mengatakan tak akan mengubah prinsip dan pendiriannya meski disodori uang Rp 1 triliun pun.

"Alhamdulillah, uang Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun tidak bisa membeli prinsip dan pendapat saya," ujar Susi di Kantor Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Dia lebih lanjut mengatakan, tekanan dari luar dan dalam negeri itu bermacam-macam. Namun, dia menyoroti tekanan berupa surat yang ditujukan kepadanya. Menurut dia, tekanan tersebut dibuat agar dia mau memperlonggar kebijakannya.

Bagi Susi, apa yang dilakukannya saat ini semata-mata untuk keberlanjutan sektor perikanan dan kelautan di Indonesia pada masa mendatang.

Menteri asal Pangandaran, Jawa Barat, itu pun tak menutup mata dan mengakui bahwa berbagai kebijakannya menuai pro dan kontra di masyarakat. "Saya minta kedaulatan tidak bisa ditawar. Kita tidak anti-asing, kita tidak anti-investor luar negeri, kita perlu investor yang menetap dan membangun Indonesia, bukan yang hanya mengambil sumber daya alam," kata dia.

Susi juga membeberkan beberapa fakta yang saling berlawanan di sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Pertama, fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan panjang pantai kedua terbesar di dunia, tetapi fakta lain menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan nilai ekspor perikanan peringkat ke-5 di ASEAN serta negara dengan 70 persen pakan ikan budidaya diperoleh secara impor.

Kedua, fakta bahwa Indonesia adalah daerah pemijahan bagi organisme air untuk melakukan sebagian dari siklus reproduksinya (spawning ground). Ironisnya, terdapat fakta bahwa Indonesia tidak mendapat tempat terbaik dalam bisnis tuna dunia.

Baca juga: Susi Sebut Kebijakannya Bikin Perikanan Negara Tetangga Terpukul

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO Dinilai Sudah Tepat

Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO Dinilai Sudah Tepat

Whats New
Cek Daftar Pinjol Legal 2022 Terbaru, Jumlahnya Jadi 102

Cek Daftar Pinjol Legal 2022 Terbaru, Jumlahnya Jadi 102

Whats New
Tekan Harga Minyak Goreng Jadi Rp 14.000, Bulog Diminta Cadangkan Pasokan

Tekan Harga Minyak Goreng Jadi Rp 14.000, Bulog Diminta Cadangkan Pasokan

Whats New
Dilema Negara Hadapi Ketidakpastian Global, Kendalikan Inflasi atau Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi

Dilema Negara Hadapi Ketidakpastian Global, Kendalikan Inflasi atau Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi

Whats New
BPJT: MLFF Diterapkan Bertahap di Beberapa Ruas Tol Akhir 2022

BPJT: MLFF Diterapkan Bertahap di Beberapa Ruas Tol Akhir 2022

Whats New
Video Viral Denda Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp 30 Juta, Ini Solusi dan Syarat untuk Meringankan Peserta

Video Viral Denda Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp 30 Juta, Ini Solusi dan Syarat untuk Meringankan Peserta

Whats New
Sektor Teknologi Masih Tertekan, Bagaimana Prospek Saham GOTO dan BUKA?

Sektor Teknologi Masih Tertekan, Bagaimana Prospek Saham GOTO dan BUKA?

Earn Smart
Alasan Ekspor Minyak Goreng Dicabut: Harganya Sudah Turun Jadi Rp 17.200

Alasan Ekspor Minyak Goreng Dicabut: Harganya Sudah Turun Jadi Rp 17.200

Whats New
Rupiah dan IHSG Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Whats New
Lanjutkan Skema Pembayaran Prioritas, Nasabah Wanaartha Life Belum Puas

Lanjutkan Skema Pembayaran Prioritas, Nasabah Wanaartha Life Belum Puas

Whats New
Sri Mulyani Sebut RI Waspada Potensi Stagflasi, Apa Dampaknya ke Ekonomi?

Sri Mulyani Sebut RI Waspada Potensi Stagflasi, Apa Dampaknya ke Ekonomi?

Whats New
Dukung Net Zero Emission, PT SMI Gunakan Mobil Listrik

Dukung Net Zero Emission, PT SMI Gunakan Mobil Listrik

Rilis
Pemerintah Sebaiknya Pastikan Waktu Pembayaran Kompensasi ke Pertamina

Pemerintah Sebaiknya Pastikan Waktu Pembayaran Kompensasi ke Pertamina

Whats New
3.463 Unit Rumah Telah Selesai Dibangun dan Dihuni Korban Bencana di Sulawesi Tengah

3.463 Unit Rumah Telah Selesai Dibangun dan Dihuni Korban Bencana di Sulawesi Tengah

Rilis
Larangan Ekspor CPO Dicabut, Pemerintah Kembali Berlakukan Aturan DMO dan DPO

Larangan Ekspor CPO Dicabut, Pemerintah Kembali Berlakukan Aturan DMO dan DPO

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.