APBN "Ngos-ngosan", Pemerintah Minta Swasta Ikut Garap Listrik

Kompas.com - 12/03/2015, 11:38 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla KOMPAS.com/ICHA RASTIKAWakil Presiden Jusuf Kalla
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengakui pemerintah kesulitan kalau harus membiayai seluruh proyek kelistrikan sebesar 35 gigawatt (GW) dalam lima tahun ke depan, hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kalla mengatakan, untuk proyek 35GW hingga 2019, PT PLN (Persero) harus menggelontorkan dana sekitar Rp 400 triliun hingga Rp 500 triliun untuk kapasitas 10GW dari 35GW.

“Memang di sini masih ada masalah, modal yang besar. APBN tentu tidak kuat, sehingga swasta harus ikut serta,” kata Kalla dalam Musyawarah Nasional Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) di Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Oleh karenanya, dari proyek 35GW, PT PLN (Persero) hanya dibebani tugas sebesar 10GW, dan sebanyak 25GW ditawarkan ke investor swasta. Kendati begitu, Kalla menyadari ada kendala-kendala pembangunan proyek kelistrikan yang dilakukan oleh Independent Power Producer (IPP).

“Negosiasinya panjang. Untuk naik-turunyan satu sen saja butuh waktu satu sampai dua tahun. Maka, solusinya harga ditetapkan,” imbuh Kalla.

Sebagaimana diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No.3 tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, Dan PLTA Oleh PT PLN (Persero) melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung.

Sesuai ketentuan Pasal 6 Permen ESDM No. 3 Tahun 2015, untuk memudahkan pelaksanaan negosiasi antara PT PLN (Persero) dengan pengembang, Menteri menetapkan harga patokan tertinggi.

Kalla dalam kesempatan tersebut mengatakan, kebutuhan listrik tidak linear dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya, kata dia, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia per tahun sebesar kisaran enam persen, maka kebutuhan akan listriknya sebesar sembilan persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.