Perizinan Kelistrikan Jadi 8 Bulan, Biaya Investasi Hemat 50 Persen

Kompas.com - 12/03/2015, 12:02 WIB
Kantor BKPM Jakarta ptsp.bkpm.go.idKantor BKPM Jakarta
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedang berupaya menyederhanakan perizinan sektor kelistrikan dari 3 tahun menjadi 8 bulan saja. Dengan penurunan itu, BKPM mengatakan bahwa biaya investasi akan hemat sampai 50 persen.

Menurut Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Yuliot, pihaknya sudah melakukan simulasi percepatan perizinan sektor kelistrikan hingga 8 bulan, berdasarkan seorang investor, biaya investasi bisa hemat 45-50 persen.

Lebih lanjut, kata dia, penghematan tersebut diperoleh dari percepatan realisasi investasi dari awalnya 3 tahun menjadi satu tahun, yang dapat mengurangi biaya investasi yang mandeg.

Sementara itu, Deputi Pengembangan Iklim Penanaman modal BKPM Farah Ratnadewi Indriani mengatakan bahwa fokus BKPM terkait penyederhanaan perizinan adalah izin lokasi atau perizinan pertanahan, perizinan pinjam pakai kawasan hutan, perizinan di daerah khususnya izin mendirikan Bangunan (IMB), serta perizinan lingkungan.

“Sebagai contoh persyaratan izin pinjam pakai kawasan hutan yang interlocking (saling mensyaratkan) dengan izin usaha dan izin lingkungan," kata dia.

Saat ini, kata Farah, BKPM telah mengirimkan surat kepada Kementerian terkait untuk menindaklanjuti usulan penyederhanaan perizinan sektor kelistrikan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X