Kompas.com - 16/03/2015, 05:45 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

KOMPAS.com - Meski dianggap jurus lapangan dan makin sering digunakan para politisi, kata ”gertak” ditemui dalam literatur manajemen dan etika bisnis. Secara ilmiah para ahli menjabarkan, gertak berhubungan dengan kepentingan (usaha) untuk mendapatkan sesuatu.

Ini menjadi relevan untuk dikaji kalau politisi berbisnis, apalagi menggunakan politik untuk melapangkan bisnis dan mendapatkan keuntungan.

Maka, selalu ada dilema antara usaha (bisnis) dan moralitas personal. Tak jarang, gertak hanyalah tipu muslihat yang belum tentu mengandung kekuatan, tetapi sudah menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan menimbulkan perpecahan. Padahal, dalam jurus yang kita kenal dalam praktik politik, keberanian penggertak hanya ada sebatas pandangan mata.

Maksud saya, begitu yang digertak takut, penggertak bisa menjadi lebih agresif. Kalau tak terkendali, yang muncul adalah penindasan, pengerahan massa, bahkan tak jarang serangan rasisme. Dan mereka pun mengabaikan Tuhan yang memerintahkan kejujuran dan menghormati keberagaman.

Dilema PNS

Barangkali yang perlu kita waspadai belakangan ini justru gertak yang dialamatkan pada mereka yang fragile terhadap jabatan. Dalam hal ini aparat pemerintah daerah atau pegawai negeri sipil (PNS).

Dalam banyak segi, PNS adalah profesi paradoks: kuat dan penting, tetapi sekaligus lemah. Begitu penting dan kuatnya sehingga dalam menjalankan tugasnya mereka disumpah, diseleksi dari puluhan ribu orang untuk menegakkan aturan, memegang mandat UU. Kariernya menjadi pejabat, menguasai anggaran superjumbo (karena pemerintah adalah pembelanja yang besar).

Namun, di sisi lain, desain organisasi, aturan, dan perilakunya membuat mereka lemah: strukturnya mekanistik, jenjang karier dikaitkan dengan lama tugas, gaji tetap rendah, dan kesejahteraan dikaitkan dengan jabatan. Akibatnya, para pejabat paling takut dengan kata ”mutasi.” Setiap kali pimpinan baru datang, yang membuat mereka stres hanya satu kata: mutasi.

Dan, menurut Maxwell (2000), aparatur yang demikian dapat membelenggu masa depan suatu bangsa. Sebab, melahirkan kepemimpinan level terendah: yang diakui keberadaannya karena ia pemegang SK (surat keputusan mengenai jabatan itu), dan bawahan tunduk hanya karena keharusan struktural.

Loyalitas pada pemberi jabatan menjadi lebih penting ketimbang terhadap publik. Perhatian terhadap kinerja, apalagi pengembangan sumber daya manusia bukan dianggap sebagai hal yang penting. Ini menjadi masalah besar ketika pimpinan baru menghendaki perubahan, dari pelayanan ke atas menjadi pelayanan publik.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KAI Tegaskan Akan 'Blacklist' Pelaku Pelecehan Seksual

KAI Tegaskan Akan "Blacklist" Pelaku Pelecehan Seksual

Rilis
Lowongan Kerja Yamaha Musik Indonesia Distributor untuk S1 Semua Jurusan, Ini Kualifikasinya

Lowongan Kerja Yamaha Musik Indonesia Distributor untuk S1 Semua Jurusan, Ini Kualifikasinya

Work Smart
Petrokimia Gresik Yakin Penyaluran 3,87 Juta Ton Pupuk Bersubsidi Tercapai

Petrokimia Gresik Yakin Penyaluran 3,87 Juta Ton Pupuk Bersubsidi Tercapai

Whats New
Perumnas Gandeng LPDP untuk Kembangkan Riset dan Inovasi Produk Hunian

Perumnas Gandeng LPDP untuk Kembangkan Riset dan Inovasi Produk Hunian

Whats New
Dorong UMKM Manfaatkan Teknologi, Kadin: Jangan Sampai Stunting, Jadi Harus Naik Level

Dorong UMKM Manfaatkan Teknologi, Kadin: Jangan Sampai Stunting, Jadi Harus Naik Level

Rilis
KPK Soroti Program Jaminan Kesehatan Nasional

KPK Soroti Program Jaminan Kesehatan Nasional

Whats New
BKN Pastikan Hasil Tes Sistem CAT Seleksi PPPK Nakes Tidak Bisa Dimanipulasi

BKN Pastikan Hasil Tes Sistem CAT Seleksi PPPK Nakes Tidak Bisa Dimanipulasi

Whats New
DPR Sahkan RKUHP, Sandiaga Minta Wisman Tidak Ragu Berkunjung ke Indonesia

DPR Sahkan RKUHP, Sandiaga Minta Wisman Tidak Ragu Berkunjung ke Indonesia

Whats New
Viral Video Debitur Meikarta Minta Pembatalan Kredit, Pengamat: Tergantung Klausul Jual Beli

Viral Video Debitur Meikarta Minta Pembatalan Kredit, Pengamat: Tergantung Klausul Jual Beli

Whats New
MITI Gelar Rights Issue Untuk Modal Akuisisi Perusahaan

MITI Gelar Rights Issue Untuk Modal Akuisisi Perusahaan

Rilis
Freeport Buka 10 Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Freeport Buka 10 Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Gandeng Lazada, Kredito Bidik Penyaluran Pembiayaan Tembus Rp 300 Miliar

Gandeng Lazada, Kredito Bidik Penyaluran Pembiayaan Tembus Rp 300 Miliar

Whats New
Alasan Nama BPR Diubah Jadi Bank Perekonomian Rakyat dalam RUU P2SK

Alasan Nama BPR Diubah Jadi Bank Perekonomian Rakyat dalam RUU P2SK

Whats New
Harga Telur Ayam Naik, BI Perkirakan Inflasi Desember 2022 Capai 0,37 Persen

Harga Telur Ayam Naik, BI Perkirakan Inflasi Desember 2022 Capai 0,37 Persen

Whats New
Kisah Yuniarti, Dokter Hewan yang Berinovasi Ciptakan Bumbu Rendang Tahan Setahun Tanpa Pengawet

Kisah Yuniarti, Dokter Hewan yang Berinovasi Ciptakan Bumbu Rendang Tahan Setahun Tanpa Pengawet

Smartpreneur
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.