Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Sayang ya, Paul Walker Sudah Meninggal..."

Kompas.com - 16/03/2015, 17:27 WIB


KOMPAS.com - "Sayang ya, Paul Walker sudah meninggal. Kalau belum, aku bakal pajakin (menarik pajak dari) dia," kelakar Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang, Sumatra Barat, Budi Gunawan, pada Selasa (10/3/2015), dalam perjalanan dari Bandar Udara Minangkabau Internasional menuju pusat kota Padang.

Budi Gunawan, saat itu, memang tengah punya gawe besar. Pria kelahiran Cirebon, Jawa Barat, pada 31 Oktober 1970, menjadi salah satu pembicara pada Seminar Nasional Perpajakan di Padang. Seminar itu merupakan hasil kerja sama pihaknya dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Padang. "Seminar ini bagian sosialisasi pajak bagi masyarakat melalui komunitas atau organisasi," katanya.

Nah, soal Paul Walker yang tewas lantaran kecelakaan mobil sekitar dua tahun silam, Budi mengatakan bahwa dirinya mendengar kabar bahwa mendiang aktor asal Negeri Uwak Sam (US) itu, semasa hidupnya, acap berselancar di perairan Kepulauan Mentawai. "Dengar-dengar dia juga punya rumah di sini," kata Budi lagi.

Budi menengarai, andai kabar itu bukan kabar angin, bisa dipastikan, bintang film Fast & Furious 6 itu pasti punya uang cukup banyak. Lantaran itu, imbuh Budi sambil bercanda, Paul Walker sudah pas untuk menjadi wajib pajak (WP). "Ha..ha..ha.., ini bercanda lho," tutur pria murah senyum itu.

Seluk-beluk pajak, boleh jadi bukan hal asing bagi Budi Gunawan. Pasalnya, peraih gelar sarjana Strata 1 Universitas Padjadjaran pada 1993 itu terbilang sudah banyak makan asam garam. Catatan menunjukkan, Budi Gunawan sejak 2000 sudah masuk dalam jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Selatan. Waktu itu, ia mengawali karier sebagai Kepala Seksi Keberatan dan Banding.

Sejak menjabat sebagai Kepala KPP Pratama Padang pada 2013 silam, hingga kini, Budi menemukan pemahaman bahwa perkembangan ekonomi mestinya meningkatkan jumlah WP. "Soalnya, ada pertumbuhan toko-toko baru, perumahan baru yang dibeli masyarakat, ada mobil-mobil mewah yang berlalu-lalang. Berarti ada peningkatan kemampuan ekonomi untuk membeli," kata sosok penyuka olahraga bulutangkis dan renang itu.

Tantangan

Namun demikian, tantangan yang acap mengemuka, tak hanya di Padang, menurut Budi adalah pemahaman warga masyarakat tentang pentingnya pajak. "Pembangunan kita kan 70 persen dari pajak," katanya menekankan.

Demi meningkatkan pemahaman itulah, Budi mengaku membuat terobosan-terobosan. Menariknya, pemilik gelar Magister Akuntansi dari almamaternya, Universitas Padjadjaran pada 2006 itu selalu mendasari terobosan-terobosan tersebut dari pemahaman antropologi sosial setempat. Menurutnya, pemahaman itu penting untuk makin menyadarkan masyarakat sekaligus memperluas jumlah WP sebagaimana target pemerintah pusat.

Dalam kacamata Budi, warga Sumatera Barat punya kemampuan menghitung uang. Pasalnya, kebanyakan dari  mereka berkecimpung di bidang perdagangan. "Kami mesti meyakinkan bahwa pajak bukanlah bagian dari biaya dalam perdagangan," katanya sembari menerangkan bahwa pihaknya sudah menerapkan penyisiran untuk menjangkau WP baru di kawasan-kawasan bisnis di wilayah pelayanan KPP Pratama Padang.

Budi lebih lanjut menjelaskan, di wilayah pelayanan tersebut, industri pengolahan dan perdagangan umum masih mendominasi porsi penerimaan pajak. Industri pengolahan tersebut adalah kelapa sawit dan karet.

Meski begitu, kedua industri itu tengah mengalami masa surut lantaran kondisi perekonomian global sejak 2012. Pada perbandingan data penerimaan pajak pada 2012, 2013 dengan 2014, sektor ini menyumbang 27,49 persen dan menyusut hingga minus 12,83 persen.

Peluang terobosan lain yang bisa dimanfaatkan, terang Budi lagi, adalah WP perseorangan. Pada 2014, kontribusi sektor ini di wilayah pelayanan KPP Pratama Padang baru menembus angka empat persen. Padahal, Budi yakin, jumlah orang kaya alias yang memunyai kemampuan daya belanja lebih kian bertambah. "Target kami, kontribusi WP orang kaya pada 2015 harus 15-20 persen," kata mantan Kepala KPP Natar, Provinsi Lampung periode Oktober 2008 hingga September 2012 ini.

Data KPP Pratama Padang menunjukkan pada 2014 lalu terealisasi pembayaran pajak di angka Rp 2,4 triliun dari target Rp 2,7 triliun. Sementara, jumlah wajib pajak yang membayar sebanyak 12.933. Total wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Padang sebanyak 278.193. Sementara, target penerimaan pajak nasional pada 2015 ini mencapai Rp 1.400 triliun.

Dari data-data tersebut, lanjut Budi, ada pesan penting yang bisa dipetik. Pertama, pihak DJP hingga ke lini KPP mesti memelihara kelengkapan data. Tak berhenti sampai pada pembaruan, data juga harus bisa dipertanggungjawabkan alias akuntabel.

Selain itu, harus dibuat juga semacam insentif soal kepatuhan WP. Budi mengaku pihaknya tengah menggali kemungkinan-kemungkinan pemberian pelayanan lebih pada WP yang konsisten menunjukkan kepatuhan membayar pajak. "Bisa saja di kantor kami ada loket khusus bagi WP yang patuh. Kami juga tengah mempertimbangkan kartu WP yang warnanya berlainan dengan WP biasa," tuturnya.

Sementara, untuk menambah WP baru, KPP Pratama Padang dalam catatan Budi juga tengah mengembangkan dan menggunakan aplikasi berbasis Google Map. Aplikasi itu bernama Monalisa. Dengan aplikasi tersebut, KPP Pratama Padang bisa mendapat foto-foto pertumbuhan gedung-gedung dan pertokoan di wilayah pelayanan. Data-data terbaru itu kemudian dicocokkan dengan data di KPP Pratama Padang. "Dengan terobosan itu, kami punya peluang menambah jumlah WP baru," demikian Budi Gunawan.


 

Josephus Primus Kepala Kantor Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Budi Gunawan mengamati aplikasi Monalisa. KPP Pratama Padang membangun dan menggunakan aplikasi ini untuk membidik wajib pajak baru di wilayah pelayanannya. Teknologi aplikasi Monalisa memanfaatkan pirantilunak Google Maps.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com