Pemerintah Kaji Ambang Batas BK CPO 500-600 Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah tengah mengkaji penurunan ambang batas pengenaan bea keluar (BK) minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), menyusul masih rendahnya harga komoditas andalan ekspor RI ini di pasar dunia. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Partogi Pangaribuan menuturkan, sejak enam bulan lalu ekspor CPO tak dikenai BK . Pasalnya, harga CPO masih di bawah 750 dollar AS per metrik ton.

Partogi menyadari depresiasi kurs rupiah semestinya menjadi alasan pemerintah untuk mendorong ekspor komoditas unggulan. Namun, dia bilang, Kementerian Perdagangan juga memiliki komitmen untuk menciptakan hilirisasi minyak sawit serta menyukseskan kewajiban (mandatory)  biodiesel 15 persen. “Untuk menjaga keseimbangan pasokan dalam negeri, sudah dilakukan rapat di Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Pemerintah akan menurunkan threshold (ambang batas) BK CPO, masih dikaji antara 500-600 dollar AS per metrik ton,” kata Partogi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Lebih lanjut Partogi menuturkan, belum ada keputusan ambang batas mana yang akan dikenakan untuk CPO. Paling tidak, kata dia, ambang batas baru CPO nantinya bisa sedikit menambah pemasukan negara.

Partogi menegaskan, peningkatan ekspor memang menjadi program Kementerian Perdagangan. “Tapi kita punya komitmen hilirisasi dan mandatory ke biodiesel. Tidak semua produk orientasinya ekspor. Kita harus lihat kepentingan nasional lebih di atas kepentingan apapun,” ucap Partogi.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) menyatakan siap mengembangkan energi biofuel sembari mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 15 persen. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah reformasi struktural ekonomi guna menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengurangi defisit neraca berjalan. “Sekitar 15 persen impor (BBM) akan kita turunkan, karena akan diganti dengan biofuel industri dalam negeri,” ujar Menteri ESDM Sudirman Said usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta, Senin (16/3/2015).