Capai 7 Besar Ekonomi Dunia, Kadin Usulkan Bahasa Inggris Diajarkan sejak PAUD

Kompas.com - 18/03/2015, 13:25 WIB
Ilustrasi. ShutterstockIlustrasi.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA,KOMPAS.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto pesimistis bahwa Indonesia bisa berada di peringkat 7 ekonomi dunia pada tahun 2030 seperti yang diramalkan  lembaga konsultan McKinsey.

Menurut dia, masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi untuk memenuhi prediksi tersebut, salah satunya adalah buruknya kondisi infrastruktur.

"Saat ini kondisi lingkungan bisnis yang kita hadapi itu suku bunga tinggi, infrastruktur yang buruk, pajak yang tinggi, produktivitas yang buruk dari segi SDM, dan ketidakpastian dalam administrasi," kata Suryo dalam acara Indonesia Economic Quarterly (IEQ) oleh Bank Dunia dan Paramadina Public Policy Institute, di Jakarta, Rabu (18/3/2015).

Menurut dia, ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki permasalahan ini. Pertama, adalah mempercepat pertumbuhan infrastruktur, yang menurut dia akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi.

"Saya berharap untuk mempercepat infrastruktur, sudah bagus ada pengalihan subsidi BBM ke pendanaan infrastruktur dimana itu yang Kadin ajukan sejak 3 tahun lalu," jelas Suryo.

Kedua, adalah peningkatan kualitas SDM/buruh. Menurut dia, hal ini bisa tercipta jika ada reformasi kebijakan di bidang edukasi. Dia menyarankan pelajaran bahasa Inggris mulai diajarkan sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

"Jadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kita kualitasnya meningkat juga, apalagi mereka menyumbang 20 persen devisa. Kemudian, dorong jumlah dan kualitas lulusan kita bisa setara dengan Jepang, Korea, dan Singapura," jelas Suryo.

Hal ini senada dengan perkataan, Ekonom Bank Dunia, Ndiame Diop, bahwa peningkatan kualitas SDM akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

"Untuk jangka panjang, perlu perbaikan kualitas SDM. Perlu mengurangi gap tenaga kerja terlatih/terdidik. Jika sudah diperbaiki, maka produktivitas akan meningkat juga," kata Ndiame dalam acara yang sama.

Perbaikan selanjutnya menurut Suryo adalah, mengurangi kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih. Suryo menambahkan, saat ini masih ada sejumlah kebijakan yang antar satu kementerian dengan kementerian lain saling berbenturan.

"Kita butuh kebijakan publik yang cerdas. Saat ini ada kebijakan-kebijakan yang tidak memajukan, bahkan menaruh kita di belakang. Kemudian antar kementerian tidak sinkron satu sama lain," kata Suryo.

Suryo memberi contoh implementasi kebijakan ekspor barang mentah yang tercantum dalam UU No. 4 tahun 2009 pada pembangunan Smelter di PT Freeport, Papua. "Efeknya tidak jalan, income tidak ada sementara ini. Malah tidak dapat income yang dimau," kata Suryo.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X