Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Tim Sukses dan Orang Parpol di BUMN, Menko Sofyan Sebut dari Dulu Sudah Begitu

Kompas.com - 19/03/2015, 08:47 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menilai, masuk dan bercokolnya orang-orang partai politik, tim sukses, hingga relawan kampanye ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan hal yang biasa. Bahkan, kata dia, hal itu sudah terjadi sejak dulu.

"Bahwa ada satu dua orang yang berafiliasi dan bekas orang partai ya eggak masalah selama ini itu juga terjadi, mantan anggota DPR juga enggak apa-apa. Punya hak yang sama, kalau ada satu dua orang partai, lalu ada tim kampanye itu saya pikir dari dulu juga gitu, bukan dilihat dari situnya tapi dari sisi kompetensinya," ujar Sofyan di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu malam (18/3/2015).

Sofyan beralasan, setiap orang yang dipilih sebagai direksi BUMN pasti orang yang profesional meskipun latarbelakangnya dari partai politik, tim sukses, dan relawan kampanye. Apalagi kata dia, pergantian direksi BUMN saat ini memang sudah waktunya. Pasalnya, masa jabatan beberapa direksi sudah lima tahun.

"Saya pikir semua direksi profesional, dan ini pergantian itu memang sudah masanya. Direksi ini Lima tahunan di ganti. Kebijakannya normal aja. Siapapun menteri BUMN akan melakukan hal yang sama," kata dia.

Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pekan ini merombak jajaran direksi dan komisarisnya. Menariknya, dari jajaran baru komisaris baru itu, ada nama-nama tokoh yang sebelumnya memiliki jabatan di partai politik, tim sukses, hingga relawan politik. Misalnya pada selasa (17/3/2015), BNI menyelenggarakan RUPS dengan agenda perombakan jajaran direksi dan komisaris.

Khusus di jajaran komisaris, muncul nama Pataniari Siahaan. Dikutip dari berbagai sumber, Pataniari merupakan pakar hukum dan kader PDI Perjuangan. Lahir di Balige, Sumatera Utara, 30 Juli 1946, Pataniari merupakan anggota Fraksi PDI-P DPR untuk periode 1999-2004 dan 2004-2009.

Dia juga terlibat dalam panitia Amandemen UUD 1945. Hingga saat ini, Pataniari juga tercatat sebagai salah satu pengajar hukum Universitas Trisakti. Pada Februari 2014 lalu, Pataniari dianulir dari jabatannya sebagai tim pakar seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, Pataniari ternyata caleg PDI Perjuangan (PDI-P) daerah pemilihan Banten. Namun, dalam pemilihan legislatif, Pataniari tak lolos ke Senayan.

Sementara itu, pada RUPS Bank Mandiri yang juga digelar pekan ini, muncul nama Cahaya Dwi Rembulan Sinaga yang menduduki jabatan sebagai komisaris. Cahaya tercatat sebelumnya sebagai calon legislatif untuk DPR pada Pemilu 2009 dari Partai PDI-P untuk daerah pemilihan Kalteng. Namun, dalam perkembangannya, dia gagal melenggang ke Senayan.

Sebagaimana Pataniari, Cahaya Dwi Rembulan juga tercatat aktif di Universitas Trisakti sebagai Kepala UPT Multimedia Universitas Trisakti (2007-sekarang). Cahaya, yang juga tamatan Magister Ilmu HukumUniversitas Trisakti, merupakan pendiri PT Radio MS TRI 104,2 dan seorang konsultan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

IHSG Diperkirakan Akan Melemah, Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diperkirakan Akan Melemah, Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Ditopang Data Inflasi AS, Wall Street Berakhir di Zona Hijau

Ditopang Data Inflasi AS, Wall Street Berakhir di Zona Hijau

Whats New
Masih Terkendali, Inflasi AS Bulan April Turun Jadi 3,4 Persen

Masih Terkendali, Inflasi AS Bulan April Turun Jadi 3,4 Persen

Whats New
Fitch Ratings Proyeksi Defisit Anggaran Pemerintahan Prabowo-Gibran Melebar Dekati 3 Persen

Fitch Ratings Proyeksi Defisit Anggaran Pemerintahan Prabowo-Gibran Melebar Dekati 3 Persen

Whats New
RI Raup Rp 14,8 Triliun dari Ekspor Tuna, Pemerintah Harus Jaga Populasinya

RI Raup Rp 14,8 Triliun dari Ekspor Tuna, Pemerintah Harus Jaga Populasinya

Whats New
OJK Sebut Porsi Pembiayaan Kendaraan Listrik Baru 0,01 Persen

OJK Sebut Porsi Pembiayaan Kendaraan Listrik Baru 0,01 Persen

Whats New
Rencana Merger XL Axiata dan Smartfren Masuk Tahap Evaluasi Awal

Rencana Merger XL Axiata dan Smartfren Masuk Tahap Evaluasi Awal

Whats New
[POPULER MONEY] 2.650 Pekerja Pabrik di Jabar Kena PHK dalam 3 Bulan Terakhir | Percikan Api Bikin Penerbangan Haji Kloter 5 Makassar Balik ke Bandara

[POPULER MONEY] 2.650 Pekerja Pabrik di Jabar Kena PHK dalam 3 Bulan Terakhir | Percikan Api Bikin Penerbangan Haji Kloter 5 Makassar Balik ke Bandara

Whats New
Mesin Pesawat Garuda Terbakar Usai 'Take Off', Kemenhub Lakukan Inspeksi Khusus

Mesin Pesawat Garuda Terbakar Usai "Take Off", Kemenhub Lakukan Inspeksi Khusus

Whats New
Apa Itu Saham Syariah? Simak Pengertian dan Karakteristiknya

Apa Itu Saham Syariah? Simak Pengertian dan Karakteristiknya

Earn Smart
Simak 3 Tips Melunasi Pinjaman Online secara Efektif

Simak 3 Tips Melunasi Pinjaman Online secara Efektif

Whats New
Cara Migrasi PLN Pascabayar ke Prabayar lewat Aplikasi

Cara Migrasi PLN Pascabayar ke Prabayar lewat Aplikasi

Whats New
PLN Akan Tambah 111 SPKLU di Berbagai Lokasi 'Rest Area' Tol

PLN Akan Tambah 111 SPKLU di Berbagai Lokasi "Rest Area" Tol

Whats New
3 Cara Cek Tabungan BRI Simpel Simpanan Pelajar

3 Cara Cek Tabungan BRI Simpel Simpanan Pelajar

Earn Smart
Gandeng Swiss Re, Jasindo Bakal Kembangkan Layanan Mitigasi Risiko

Gandeng Swiss Re, Jasindo Bakal Kembangkan Layanan Mitigasi Risiko

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com