Agar Otot Garuda Perkasa dan Kian Dicintai

Kompas.com - 19/03/2015, 11:12 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi
EditorErlangga Djumena

KOMPAS.com - Gatot Suwondo prihatin terhadap para pengusaha yang masih belum mencintai mata uang rupiah. Direktur Utama Bank BNI ini bilang, sampai sekarang, pembayaran sewa gedung kantor masih menggunakan mata uang dollar Amerika Serikat (AS).

Tak cuma itu, sewa apartemen di Jakarta juga menggunakan dollar AS. Bukan cuma sebagai harga acuan, tetapi pembayaran juga harus menggunakan mata uang dollar AS. “Yang paling sedih lagi, pembelian batubara di dalam negeri untuk suplai pembangkit listrik di dalam negeri juga pakai dollar AS,” keluh Gatot.

Penggunaan mata uang dollar AS untuk transaksi di dalam negeri sejatinya bukan rahasia lagi. Transaksi dalam dollar AS di dalam negeri jelas mengakibatkan permintaan dollar AS yang sebetulnya tidak perlu. Ujung-ujungnya, saat kebutuhan dollar AS meningkat, nilai tukar rupiah bisa melemah.

Kali ini, pemerintah tampaknya tak mau menutup mata. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, mengatakan, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang (UU) Mata uang yang yang mewajibkan transaksi dalam negeri menggunakan rupiah. Namun, masih banyak transaksi di dalam negeri menggunakan dollar AS. “Ini yang menyulitkan pemerintah mengendalikan permintaan terhadap dollar AS,” kata Bambang.

Sebetulnya, pemerintah tidak masalah jika penggunaan dollar AS hanya sebagai harga acuan. Sementara, transaksi tetap menggunakan rupiah. Karena itu, untuk mendisiplinkan transaksi dollar AS di dalam negeri, pemerintah berniat membentuk tim gabungan yang memiliki beranggotakan perwakilan dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga penegak hukum.

Tugas tim ini mengawasi pelaksanaan UU Mata Uang. Tim juga bertugas memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar menggunakan rupiah dalam setiap transaksi di dalam negeri. Nah, salah satu upaya konkret dari tim tersebut adalah membentuk layanan aduan yang berfungsi menerima aduan dari masyarakat yang mengetahui adanya transaksi yang menggunakan valuta asing (valas) di dalam negeri.

Selain mengendalikan permintaan, pemerintah juga akan  memperbaiki pasokan valas. Untuk itu, pemerintah berharap  pada penerapan kewajiban penggunaan letter of credit (LC) untuk komoditas ekspor mineral, kelapa sawit, batubara, dan minyak dan gas. Bambang bilang, penerapan wajib L/C pada April mendatang bisa menambah setoran devisa hasil ekspor (DHE). Alhasil, tambahan devisa bisa menjadi bekal untuk memperkuat nilai tukar rupiah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, mengatur suplai dan permintaan saja tidak cukup untuk memperkuat otot mata uang garuda. Sebab, selama transaksi berjalan masih defisit, nilai tukar rupiah susah menguat. “Defisit transaksi berjalan mencerminkan permintaan dollar AS yang tinggi,” ujar Lana Soelistianingsih, pengamat ekonomi Universitas Indonesia.

Sejak kuartal IV 2011, transaksi berjalan Indonesia selalu tercatat defisit. Akhir 2014 lalu, rasio defisit transaksi berjalan produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 2,95 persen. Nah, defisit transaksi berjalan tahun ini berpotensi membengkak lantaran pemerintah mengalokasikan anggaran sangat besar untuk membangun infrastruktur.

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, sekitar 60 persen-70 persen komponen belanja infrastruktur merupakan barang impor. Jika pembangunan infrastruktur didorong terlalu masif, kinerja impor akan langsung meningkat sehingga defisit bisa melompat.

Halaman:
Baca tentang


Sumber
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lagi, Kredivo Dapat Suntikan Dana Segar Rp 1,4 Triliun

Lagi, Kredivo Dapat Suntikan Dana Segar Rp 1,4 Triliun

Rilis
BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

Whats New
Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaan Ivermectin Harus Gunakan Resep Dokter

Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaan Ivermectin Harus Gunakan Resep Dokter

Whats New
CPNS 2021, Ini 34 Formasi Tenaga Kesehatan yang Wajib Pakai STR

CPNS 2021, Ini 34 Formasi Tenaga Kesehatan yang Wajib Pakai STR

Whats New
BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

Whats New
Minat Jadi Dropshipper? Persiapkan 5 Hal Ini

Minat Jadi Dropshipper? Persiapkan 5 Hal Ini

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Bisakah Kita Memahami Penderitaan Korban Pelecehan Seksual?

[KURASI KOMPASIANA] Bisakah Kita Memahami Penderitaan Korban Pelecehan Seksual?

Rilis
Gandeng Hartadinata, Antam Luncurkan Perhiasan dan Emas Ukuran Mikro

Gandeng Hartadinata, Antam Luncurkan Perhiasan dan Emas Ukuran Mikro

Whats New
Terus Tumbuh, Uang Beredar Hampir Tembus Rp 7.000 Triliun

Terus Tumbuh, Uang Beredar Hampir Tembus Rp 7.000 Triliun

Whats New
Peserta Tapera Bakal Diperluas hingga Pegawai Swasta

Peserta Tapera Bakal Diperluas hingga Pegawai Swasta

Whats New
Teten Masduki: Izin Edar Produk Pangan Didominasi Pelaku Usaha Menengah dan Besar

Teten Masduki: Izin Edar Produk Pangan Didominasi Pelaku Usaha Menengah dan Besar

Whats New
Temukan 444 Tautan Penjualan Bahan Berbahaya di Marketplace, Kemendag Perketat Pengawasan

Temukan 444 Tautan Penjualan Bahan Berbahaya di Marketplace, Kemendag Perketat Pengawasan

Rilis
BPKP Temukan 40 Persen Belanja Pemda Tak Ada Manfaatnya

BPKP Temukan 40 Persen Belanja Pemda Tak Ada Manfaatnya

Whats New
UMR adalah Upah Minimum Regional, Apa Bedanya dengan UMP dan UMK?

UMR adalah Upah Minimum Regional, Apa Bedanya dengan UMP dan UMK?

Whats New
Menperin Imbau Pelaku Industri Terapkan Prokes Ketat dalam Kegiatan Produksi

Menperin Imbau Pelaku Industri Terapkan Prokes Ketat dalam Kegiatan Produksi

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X