Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBB dan NJOP Akan Dihapus, Menteri Agraria Klaim Tak Ada Pemda yang Menentang

Kompas.com - 19/03/2015, 20:48 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pemerintah terus mengkaji rencana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bagi masyarakat tak mampu. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, rencana penghapusan PBB dan NJOP itu tak pernah ditentang Pemerintah Daerah.

"Enggak ada (Pemerintah Daerah yang menentang). Mungkin itu karena seakan-akan dihapuskan PBB-nya. Padahal kan yang kita ajukan adalah bagaimana PBB kan tanah, jadi masyarakat yang tidak mampu bayar PBB. Jangan sampai ketidakmampuan membayar pajak itu menjadi alat pengusir rakyat dari tanah miliknya," ujar Ferry di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Dia melanjutkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang memiliki kajian bahwa kepemilikan tanah adalah hal warga negara. Oleh karena itu dia tak ingin ada masyarakat yang terusir dari tanahnya karena tak bisa bayar pajak.

Ferry memastikan bahwa kebijakan PBB dan NJOP masih akan berlaku bagi setiap warga negara yang mampu membayar pajak dan bagi bangunan komersial. Jadi kata dia, kebijakan itu tak akan mengurangi pendapatan daerah.

Dia menjelaskan awal mulai rancana kebijakan itu berawal saat Kementerian yang dipimpinnya melaksanakan penyederhanaan pengenaan bea dan pungutan atas tanah. Ternyata, PBB dan NJOP menjadi salah satu faktor penting penyederhanaan bea dan pungutan atas tanah. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengkaji ulang pengenaan PBB dan NJOP kepada masyarakat tak mampu.

Sementara itu, saat ditanya terkait progres rencana kebijakan itu, Ferry mengatakan saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang sedang mengkaji dari aspek sejarah tanah, hak dan bea atas tanah, fungsi pajak bagi negara dan data kemiskinan.

Nantinya kata dia, penentuan masyarakat yang PBB dan NJOP nya di hapus akan berdasarkan data pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau bisa juga dengan data pengajuan keringanan membayar pajak yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bahan Pokok Selasa 16 April 2024, Harga Cabai Rawit Merah Naik

Harga Bahan Pokok Selasa 16 April 2024, Harga Cabai Rawit Merah Naik

Whats New
Naik Rp 6.000 Per Gram, Cek Rincian Harga Emas Antam 16 April 2024

Naik Rp 6.000 Per Gram, Cek Rincian Harga Emas Antam 16 April 2024

Earn Smart
Resmi Melantai di BEI, Harga Saham ATLA Melesat 35 Persen

Resmi Melantai di BEI, Harga Saham ATLA Melesat 35 Persen

Whats New
Bulog Serap 120.000 Ton Gabah Lokal Selama Libur Lebaran

Bulog Serap 120.000 Ton Gabah Lokal Selama Libur Lebaran

Whats New
Mengawali Perdagangan Usai Libur Lebaran, IHSG Ambruk 2,8 Persen, Rupiah Jeblok 1,51 Persen

Mengawali Perdagangan Usai Libur Lebaran, IHSG Ambruk 2,8 Persen, Rupiah Jeblok 1,51 Persen

Whats New
Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran, KAI Proyeksi Hari Ini Ada 900.000 Pengguna KRL

Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran, KAI Proyeksi Hari Ini Ada 900.000 Pengguna KRL

Whats New
Info Pangan 16 April 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Naik, Cabai Turun

Info Pangan 16 April 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Naik, Cabai Turun

Whats New
IHSG Diprediksi Melemah Usai Libur Lebaran, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Melemah Usai Libur Lebaran, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Earn Smart
Pemerintah Antisipasi Dampak Ekonomi dari Konflik Iran-Israel

Pemerintah Antisipasi Dampak Ekonomi dari Konflik Iran-Israel

Whats New
Saham-saham di Wall Street Jatuh akibat Konflik Timur Tengah

Saham-saham di Wall Street Jatuh akibat Konflik Timur Tengah

Whats New
Tesla Bakal PHK 10 Persen Pegawainya, Ini Penjelasan Elon Musk

Tesla Bakal PHK 10 Persen Pegawainya, Ini Penjelasan Elon Musk

Whats New
The Fed Diramal Tahan Suku Bunga Lebih Lama, Rupiah Bisa Makin Lemah

The Fed Diramal Tahan Suku Bunga Lebih Lama, Rupiah Bisa Makin Lemah

Whats New
10 Maskapai Penerbangan Tertua di Dunia

10 Maskapai Penerbangan Tertua di Dunia

Whats New
Pengamat: Relaksasi WFH ASN Usai Lebaran Gerus Produktivitas

Pengamat: Relaksasi WFH ASN Usai Lebaran Gerus Produktivitas

Whats New
Konflik Iran-Israel, Pemerintah Pastikan Harga BBM Tak Naik hingga Juni 2024

Konflik Iran-Israel, Pemerintah Pastikan Harga BBM Tak Naik hingga Juni 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com