Tak Naik Gaji 7 Tahun, Pantaskah Tunjangan Triliunan Rupiah untuk Pegawai Pajak?

Kompas.com - 23/03/2015, 08:56 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kenaikan tunjangan kinerja para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mencapai Rp 4,1 triliun dinilai wajar. Beratnya beban kerja dan target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah tahun ini jadi faktor utama kepantasan tersebut.

Menurut pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia (UI), Darussalam, sudah lama gaji para pegawai Pajak tak mengalami kenaikan. Oleh karena itu, dia menilai kenaikan tunjangan kinerja tersebut sebagai hal yang pantas.

"Apa yang diterima oleh pegawai Pajak adalah wajar menurut saya. Sudah tujuh tahun pegawai Pajak tidak mengalami kenaikan gaji. Jadi ini juga merupakan penyesuaian atas inflasi," ujar Darussalam kepada Kompas.com, Jakarta, Minggu (22/3/2015) malam.

Lebih lanjut, kata dia, selain karena tujuh tahun tak mendapatkan kenaikan gaji, beban tugas pegawai Pajak juga sangat berat. Apalagi, menurut Darussalam, pemerintah sudah mematok target penerimaan pajak pada APBN-P 2015 sangat besar, mencapai Rp 1.244,7 triliun.

"Menurut saya, positif. Artinya, memang harus ada biaya tambahan berupa tunjangan bagi pegawai untuk mendapatkan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 300 triliun lebih dalam APBN-P 2015. Dan, biaya tambahan itu jauh lebih kecil daripada tambahan penerimaan pajak," kata dia.

Sementara itu, terkait kekhawatiran masih adanya oknum Ditjen Pajak yang korupsi, Darussalam meyakini pengawasan internal dan eksternal sama ketatnya sebelum kenaikan tunjangan pegawai tersebut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyetujui kenaikan tunjangan kinerja pegawai di Ditjen Pajak melalui Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015. Peraturan tersebut diteken pada 19 Maret 2015 dan dilaksanakan mulai bulan April 2015. Adapun tunjangan kinerja ini akan diberikan setiap bulannya dan di luar gaji pokok serta tunjangan jabatan.

Di dalam APBN-P 2015, remunerasi untuk pegawai Ditjen Pajak dialokasikan sebesar Rp 4,1 triliun. Berdasarkan dokumen yang diterima Kompas.com, besaran tertinggi didapat oleh pejabat struktural eselon I, yakni direktur jenderal Pajak sebesar Rp 117.375.000, sedangkan paling rendah adalah untuk penilai PBB muda sebesar Rp 21.567.900.

Berikut daftarnya:
Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 117.375.000
Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 99.720.000
Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 95.602.000
Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 84.604.000
Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 81.940.000
Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 72.522.000
Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 64.192.000
Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 56.780.000
Pranata Komputer Utama Rp 42.585.000
Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 46.478.000
Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 42.058.000
Pemeriksa Pajak Madya Rp 34.172.125
Penilai PBB Madya Rp 28.914.875
Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 37.219.800
Pranata Komputer Madya Rp 27.914.850
Pejabat Struktural (Eselon IV) Rp 28.757.200
Pemeriksa Pajak Muda Rp 25.162.550
Penilai PBB Muda Rp 21.567.900.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Whats New
Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Rilis
Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Work Smart
Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Whats New
PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

Whats New
Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Earn Smart
Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Whats New
Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Whats New
DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

Whats New
Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Work Smart
Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Earn Smart
Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Whats New
IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

Whats New
Buka Marpolex 2022, Menhub Ingatkan Risiko Laut Tercemar karena Tumpahan Minyak

Buka Marpolex 2022, Menhub Ingatkan Risiko Laut Tercemar karena Tumpahan Minyak

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.