Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dapat Tunjangan Hingga Rp 117 Juta Per Bulan, Bagaimana Sistem Pengawasan Pegawai Pajak?

Kompas.com - 23/03/2015, 11:46 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Jokowi memberikan "vitamin" berupa kenaikan tunjangan kinerja Rp 4,1 triliun kepada pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Peraturan Presiden nomor 37 tahun 2015 yang diteken pada 19 Maret 2015 dan mulai berlaku bulan April 2015.

Di tengah besarnya "vitamin" dari Presiden tersebut, pengawasan atas kinerja pegawai pajak pun banyak dipertanyakan masyarakat. Menurut Pengamat Perpajakan dari Universitas Indonesia (UI) Darussalam, pengawasan kepada para pegawai Ditjen Pajak terbilang sangat ketat. Hal itu dinilai wajar karena pegawai pajak adalah ujung tombak pemerintah untuk mengejar target penerimaan pajak.

"Ada atau tidak ada kenaikan gaji, DJP saat ini sudah punya sistem pengawasan yang ketat bagi para pegawainya," ujar Darussalam kepada Kompas.com, Jakarta, Minggu malam (22/3/2015).

Dia melanjutkan, ketatnya pengawasan pegawai Ditjen Pajak bisa terlihat dari banyak pengawasan yang dilakukan oleh internal maupun eksternal Ditjen Pajak.

"Seperti wistleblower, di samping itu juga pengawasan internal di Direktorat Kepatuhan Internal dan Transparansi Sumber Daya Aparatur (KITSDA), ada juga Inspektorat Jenderal (ITJEN) di level kementerian (Keuangan), lantas ada BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) dan BPK (Badan Pengawas Keuangan) serta KPK (Komisi Pemberantasn Korupsi)," kata dia.

"Jadi menurut saya pengawasan yang ada sekarang sudah sangat ketat untuk mengawasi pegawai DJP," kata Darussalam.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyetujui kenaikan tunjangan kinerja pegawai di Ditjen Pajak melalui Peraturan Presiden nomor 37 tahun 2015. Peraturan tersebut diteken pada 19 Maret 2015 dan dilaksanakan mulai bulan April 2015.

Di dalam APBN-P 2015, remunerasi untuk pegawai Ditjen Pajak dialokasikan sebesar Rp 4,1 triliun. Berdasarkan dokumen yang diterima Kompas.com, besaran tertinggi didapat oleh pejabat struktural eselon I yakni Direktur Jenderal Pajak sebesar Rp 117.375.000, sedangkan paling rendah adalah untuk Penilai PBB Muda sebesar Rp 21.567.900.

Berikut daftarnya:
Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 117.375.000
Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 99.720.000
Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 95.602.000
Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 84.604.000
Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 81.940.000
Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 72.522.000
Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 64.192.000
Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 56.780.000
Pranata Komputer Utama Rp 42.585.000
Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 46.478.000
Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 42.058.000
Pemeriksa Pajak Madya Rp 34.172.125
Penilai PBB Madya Rp 28.914.875
Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 37.219.800
Pranata Komputer Madya Rp 27.914.850
Pejabat Struktural (Eselon IV) Rp 28.757.200
Pemeriksa Pajak Muda Rp 25.162.550
Penilai PBB Muda Rp 21.567.900.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan agar Klaim Asuransi Tak Ditolak

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan agar Klaim Asuransi Tak Ditolak

Spend Smart
OJK Belum Beri Sinyal Positif Soal Pencabutan Moratorium Izin 'Fintech Lending'

OJK Belum Beri Sinyal Positif Soal Pencabutan Moratorium Izin "Fintech Lending"

Whats New
Ini Penyebab Pemanfaatan Panas Bumi Belum Jadi Prioritas dalam Kebijakan Transisi Energi di RI

Ini Penyebab Pemanfaatan Panas Bumi Belum Jadi Prioritas dalam Kebijakan Transisi Energi di RI

Whats New
Kunjungi China, Luhut Tawarkan Proyek Baterai hingga Durian

Kunjungi China, Luhut Tawarkan Proyek Baterai hingga Durian

Whats New
Peran Layanan E-commerce dan Pemangku Kepentingan Lain dalam Mendorong UMKM dan Brand Lokal Meningkatkan Performa Bisnisnya

Peran Layanan E-commerce dan Pemangku Kepentingan Lain dalam Mendorong UMKM dan Brand Lokal Meningkatkan Performa Bisnisnya

Whats New
GOTO Buka Suara soal PHK Tokopedia, Bantah Hentikan 80 Persen Layanan

GOTO Buka Suara soal PHK Tokopedia, Bantah Hentikan 80 Persen Layanan

Whats New
Emiten Tambang BUMI Bangun Sarana Air Bersih di Cileungsi

Emiten Tambang BUMI Bangun Sarana Air Bersih di Cileungsi

Whats New
Bantu UKM Berkembang, GRATYO Gelar Program 'Indonesia Mencari Founders' Season 3

Bantu UKM Berkembang, GRATYO Gelar Program "Indonesia Mencari Founders" Season 3

Whats New
Naik 17 Persen, Laba Bersih Pertamina 2023 Tembus Rp 72 Triliun

Naik 17 Persen, Laba Bersih Pertamina 2023 Tembus Rp 72 Triliun

Whats New
Bulog Sebut 2 Juta Ton Beras Impor Sudah Masuk Indonesia

Bulog Sebut 2 Juta Ton Beras Impor Sudah Masuk Indonesia

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga BNI

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga BNI

Whats New
Awal Sesi, IHSG dan Rupiah Bangkit

Awal Sesi, IHSG dan Rupiah Bangkit

Whats New
Dorong Pertumbuhan Pendapatan, Anak Usaha WIFI, Bangun 200.000 Homepass

Dorong Pertumbuhan Pendapatan, Anak Usaha WIFI, Bangun 200.000 Homepass

Whats New
Total Dana Kelolaan STAR Asset Management Rp 16 Triliun hingga Mei 2024

Total Dana Kelolaan STAR Asset Management Rp 16 Triliun hingga Mei 2024

Whats New
Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru pada Kamis 13 Juni 2024

Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru pada Kamis 13 Juni 2024

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com