"Pemerintah Seharusnya Menghentikan Pembangunan Pabrik di Jawa"

Kompas.com - 23/03/2015, 12:46 WIB
Peta Indonesia dan negara-negara di sekitarnya. Google MapPeta Indonesia dan negara-negara di sekitarnya.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Pembangunan pembangkit listrik ke depan didorong di luar Jawa, di daerah terpencil, dan di wilayah yang banyak sumber energinya. Jawa, selain konsumsi listrik penduduknya sudah terbilang baik, daya dukung lingkungannya tergolong rendah.

“Dewan Energi Nasional pernah menyatakan ke depan pembangkit listrik harus dibangun di luar Jawa, di daerah yang tertinggal, dan di tempat banyak energi,” kata Ketua Council International of Large Electric System (CIRGE) Indonesia, Herman Darnel Ibrahim, dalam diskusi Minggu (22/3/2015).

Menurut Herman, daya dukung lingkungan di Jawa sudah rendah. Mantan direktur transmisi PT PLN (Persero) itu mengakui, mencari lahan yang akan dipertuntukkan menara tapak saja sudah sangat susah. Dia bilang, kebutuhan listrik ini tidak terlepas dari kebutuhan industri, di luar konsumsi rumah tangga. Atas dasar itu, ke depan, dia bilang, seharusnya pembangunan pabrik-pabrik besar didorong di luar Jawa. Jawa ke depan idealnya menjadi kota jasa, kota pendidikan, dan kota teknologi informasi.

“Pemerintah seharusnya menghentikan pembangunan pabrik di Jawa,” kata Herman.

Dengan begitu, permintaan listrik di Jawa bisa tidak melonjak. Sementara itu, dilihat dari sisi konsumsi, saat ini penduduk di Jawa ada sekitar 60 persen dari populasi, dengan ketersediaan energi 81 persen.  Artinya, sudah penduduk Jawa sudah lebih cukup listrik daripada di luar Jawa, dengan konsumsi 1.200 KWh per kapita.

Bandingkan dengan 40 persen penduduk Indonesia yang tersebar di luar Jawa, ketersediaan energi listrik baru 19 persen, atau konsumsinya hanya sekitar 300 KWh per kapita. “Jadi harus bangun lebih banyak di luar Jawa,” kata mantan anggota DEN itu.

Menurut perhitungan Herman, kebutuhan listrik hingga 2019 tidak akan mencapai 35.000 megawatt (MW). Sebanyak 20 juta rumah tangga yang belum teraliri listrik paling tidak hanya membutuhkan 4.000 MW, ditambah kebutuhan di luar industri paling banter kebutuhan sampai lima tahun mendatang sebanyak 15.000 MW.

“20.000 MW ini untuk apa? Untuk industri. Industri yang akan mengkonsumsi ini industri apa? Ini yang harus dibicarakan pemerintah. Kalau pabrik, pabrik apa yang harus ada. Langsung ditentukan di luar Jawa, karena tanah murah, energi banyak. Kalau mau bangun 20.000 MW di Jawa, tanah sudah sempit. Yang namanya PLTU Jateng saja 3 tahun,” jelas Herman.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar membenarkan, sumber energi untuk pembangkit lebih banyak terdapat di luar Jawa. Adapun pembangkit yang ada di Jawa sebagian besar memanfaatkan waduk dan bendung.

“Betul, seharusnya pembangkit diperbanyak di luar Jawa,” kata dia.

Apalagi, pemerintah memiliki agenda pembangunan 14 kawasan ekonomi khusus (KEK) di luar Jawa, 1 di Jawa, 14 kawasan industri serta permukiman.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X