"Dulu Waktu Kampanye, Pak Jokowi Tak Pernah Sebut Shinkansen..."

Kompas.com - 26/03/2015, 11:58 WIB
Kereta cepat Jepang, Shinkansen. ShutterstockKereta cepat Jepang, Shinkansen.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio heran dengan kabar yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan ada Shinkansen atau kereta cepat di Indonesia. Sebab, wacana kereta cepat ini sempat bergulir, tetapi akhirnya dicoret dari draf proyek pembangunan lima tahun.

(Baca: Pemerintah Jokowi Batalkan Proyek Kereta Supercepat Jakarta-Surabaya).

Nyatanya, dalam kunjungannya ke Jepang beberapa waktu lalu, Jokowi lagi-lagi menggulirkan wacana membangun proyek kereta cepat. (Baca: Presiden Jokowi Ingin Shinkansen di Indonesia).

"Dulu waktu kampanye, Pak Jokowi ndak pernah nyebut-nyebut Shinkansen,” kata Agus kepada kompas.com, Kamis (26/3/2015).

Menurut Agus, Jokowi harus mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan melanjutkan proyek Shinkansen. Pertama, dari sisi teknis, Shinkansen membutuhkan pembebasan lahan, pembuatan rel, serta kepastian keamanan. Apalagi jika di Pulau Jawa, pembangunan untuk kereta cepat ini membutuhkan pembebasan lahan, dan hal itu menjadi masalah yang pasti menghadang.

Kedua, dari sisi kompetisi dengan moda angkutan umum lain, Shinkansen yang kabarnya akan dibangun di Pulau Jawa dikhawatirkan akan memukul industri penerbangan. Terlebih lagi, Indonesia menghadapi ASEAN Open Sky. "Kalau industri penerbangan terpuruk, (pemerintah) susah juga," imbuh Agus.

Ketiga, dari sisi pembiayaan, pemerintah tentunya akan membutuhkan dana besar untuk membeli Shinkansen, meskipun ada iming-iming pinjaman lunak. Agus mengatakan, sebenarnya yang paling bernafsu menjalankan proyek ini adalah Jepang.

"Karena di sana sudah tidak bisa bangun lagi, makanya akan berbisnis di sini. Namun kan katanya Pak Jokowi tak mau menambah utang," ucap Agus.

Belum lagi, kata Agus, moda kereta api sangat menyedot subsidi. Dia pun menyangsikan bahwa pemerintah langsung menjual tiket Shinkansen dengan harga keekonomian sehingga kemungkinan besar masih menggelontorkan subsidi.

"Apa mau masyarakat beli tiket Rp 700.000 untuk kereta api Jakarta-Surabaya. Jadi, beban pemerintah dobel; sudah bayar utang, bayar subsidi pula," terang Agus.

Terakhir, dari sisi keadilan dan pemerataan pembangunan, Agus menilai, pemerintah lebih baik membangun dan menambah transportasi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lainnya di luar Pulau Jawa. "Kan itu yang dijanjikan Pak Jokowi (pemerataan pembangunan luar Jawa)," pungkas Agus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJT: MLFF Diterapkan Bertahap di Beberapa Ruas Tol Akhir 2022

BPJT: MLFF Diterapkan Bertahap di Beberapa Ruas Tol Akhir 2022

Whats New
Viral Denda Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp 30 Juta, Ini Solusi dan Syarat untuk Meringankan Peserta

Viral Denda Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp 30 Juta, Ini Solusi dan Syarat untuk Meringankan Peserta

Whats New
Sektor Teknologi Masih Tertekan, Bagaimana Prospek Saham GOTO dan BUKA?

Sektor Teknologi Masih Tertekan, Bagaimana Prospek Saham GOTO dan BUKA?

Earn Smart
Alasan Ekspor Minyak Goreng Dicabut: Harganya Sudah Turun Jadi Rp 17.200

Alasan Ekspor Minyak Goreng Dicabut: Harganya Sudah Turun Jadi Rp 17.200

Whats New
Rupiah dan IHSG Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Whats New
Lanjutkan Skema Pembayaran Prioritas, Nasabah Wanaartha Life Belum Puas

Lanjutkan Skema Pembayaran Prioritas, Nasabah Wanaartha Life Belum Puas

Whats New
Sri Mulyani Sebut RI Waspada Potensi Stagflasi, Apa Dampaknya ke Ekonomi?

Sri Mulyani Sebut RI Waspada Potensi Stagflasi, Apa Dampaknya ke Ekonomi?

Whats New
Dukung Net Zero Emission, PT SMI Gunakan Mobil Listrik

Dukung Net Zero Emission, PT SMI Gunakan Mobil Listrik

Rilis
Pemerintah Sebaiknya Pastikan Waktu Pembayaran Kompensasi ke Pertamina

Pemerintah Sebaiknya Pastikan Waktu Pembayaran Kompensasi ke Pertamina

Whats New
3.463 Unit Rumah Telah Selesai Dibangun dan Dihuni Korban Bencana di Sulawesi Tengah

3.463 Unit Rumah Telah Selesai Dibangun dan Dihuni Korban Bencana di Sulawesi Tengah

Rilis
Larangan Ekspor CPO Dicabut, Pemerintah Kembali Berlakukan Aturan DMO dan DPO

Larangan Ekspor CPO Dicabut, Pemerintah Kembali Berlakukan Aturan DMO dan DPO

Whats New
NIK Bakal Jadi NPWP Mulai Tahun Depan

NIK Bakal Jadi NPWP Mulai Tahun Depan

Whats New
Pedagang Pasar: Kami Belum Dapati Migor Curah Melimpah, HET Juga Belum Turun...

Pedagang Pasar: Kami Belum Dapati Migor Curah Melimpah, HET Juga Belum Turun...

Whats New
Asabri Link Perluas 1.000 Titik Layanan di Seluruh Indonesia

Asabri Link Perluas 1.000 Titik Layanan di Seluruh Indonesia

Rilis
Harga Emas Dunia Melonjak, Dipicu Pelemahan Dollar AS

Harga Emas Dunia Melonjak, Dipicu Pelemahan Dollar AS

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.