Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penggunaan Sistem "Flare" di Banyu Urip Diizinkan

Kompas.com - 27/03/2015, 12:00 WIB

Estu Suryowati

Penulis

Lihat Foto

Ilustrasi: Pengeboran Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu, Bojonegoro, Jawa Timur, diresmikan Selasa (30/4/2013), yang ditandai dengan penekanan sirine, antara lain oleh Vice President Public and Government Afair exxon Mobile Cepu Limited Erwin Maryoto, Asisten Bupati Bojonegoro Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Nono Purwanto, dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIgas) Rudi Rubiandini. Pengeboran sumur minyak itu menggunakan pompa pengeboran (drilling rigs) buatan anak negeri, yakni yang dibuat oleh PT Citra Tubindo Engineering di Batam. Pompa itu mampu mengebor sampai kedalaman 6.000 meter dan mudah dioperasikan atau dipindahkan dari satu sumur ke sumur lainnya. Sebanyak 42 sumur di Lapangan Banyu Urip yang akan dieksplorasi menggunakan pompa tersebut. Pemerintah menargetkan Lapangan Banyu Urip bisa memproduksi 165.000 barrel minyak per hari, atau menyumbang 17 persen dari total produksi nasional yang kini 830.000 barrel per hari. (KOMPAS/RINI KUSTIASIH)

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) telah memberikan izin penggunaan sistem flare di lapangan Banyu Urip, Cepu, Jawa Timur, hingga Desember 2015. Sistem flare merupakan sistem pengaman dari gas yang keluar dengan cara membakar gas yang keluar.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengatakan, KLH telah mengeluarkan izin untuk penggunaan gas flare sebesar 23 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd).

Wira mengakui proyek pengembangan lapangan minyak yang ditaksir mencapai produksi puncak sampai 205.000 barel per hari (bph) memiliki banyak problem. Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM memfasilitasi soal lahan dan lingkungan, yang diakui Wira cukup berat.

“Bapak Menteri ESDM dan Ibu Menteri KLH (Siti Nurbaya Bakar) langsung bertemu menyelesaikan pending issue, untuk mempercepat proyek ini. Salah satunya adalah gas flare. Dengan bertemunya Menteri ESDM dan Menteri KLH, banyak yang bisa diselesaikan. Sehingga izin flare-nya sampai Desember untuk 23 mmscfd dikeluarkan. Sehingga, jaminan fasilitas untuk berproduksi bisa tercapai,” jelas Wira, Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Bagi Menteri ESDM, Sudirman Said, lapangan utama seperti Banyu Urip ini sangatlah penting. Sebab, ketika puncak produksinya, Banyu Urip bisa menyumbang minimal 20 persen dari target lifting nasional.

Sudirman mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan Menteri KLH Siti Nurbaya Bakar untuk memuluskan proyek Banyu Urip. “Kita tidak ingin ada hambatan di depan,” tegas Sudirman.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Amien Sunaryadi menjelaskan, gas yang dibakar saat ini sebesar 16 mmscfd. Diperkirakan pada waktu mendekati kapasitas maksimalnya nantinya, gas yang dibakar mencapai 50 mmscfd.

“Itu hanya pada masa finalisasi konstruksi. Setelah full capacity gasnya tidak di-flare karena gasnya akan dipakai untuk injeksi,” kata Amien.

Tidak ekonomis

Gas yang terpaksa harus menguap ke udara menjadi emisi karbondioksida tersebut, diakui Wira tidak ada dalam desain awal. Rencananya, gas yang dihasilkan dari pengeboran minyak diperuntukkan pembangkit listrik, dan injeksi mempertahakan tekanan dalam reservoir.

Halaman Selanjutnya