Kebijakan Tarif Bawah Kontraproduktif

JAKARTA,KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf menilai kebijakan tarif batas bawah tiket yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan kontraproduktif dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Penentuan tarif bawah itu kan betul-betul kontraproduktif dengan keinginan Pak Jokowi untuk tumbuh 7 persen. Bayangin menetapkan tarif bawah berarti tidak ada upaya untuk meningkatkan efisiensi karena dia tidak bisa membuat murah," kata Rauf di Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Rauf beralasan bagi maskapai yang memiliki tarif bawah tinggi,  tidak diperlukan efisiensi. "Tidak ada insentif, padahal efisiensi mendorong pertumbuhan 7 persen itu," kata Rauf.

Selain itu, Rauf juga menyorot ketentuan pemeriksaan kargo udara yang hanya diberikan ke tiga perusahaan dengan harga tetap (fixed). Menurut dia, hal tersebut membebani biaya logistik. "Itu kok malah di-fixed jadi membebani yang lewat udara. Padahal tujuan Pak Jokowi menurunkan biaya logistik. Itu semua aneh, harus segera dikoreksi," kata Rauf.

Rauf mengatakan persoalan ini sudah disampaikan KPPU ke Menko Perekonomian. Lebih lanjut lagi, dia mengatakan idealnya setiap maskapai harus diperlakukan secara berbeda. "Studinya harus benar-benar dilakukan. Masing-masing operator kan beda. Jangan dipukul rata, ada yang punya 10 pesawat atau cuma 5 pesawat," kata Rauf.