Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu Minta Pejabat Baru Bisa Penuhi Target Penerimaan Pajak 2015

Kompas.com - 02/04/2015, 13:05 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melantik 37 pejabat Eselon 2 mulai di lingkungan Kementerian Keuangan pada hari ini, Kamis (2/4/2015).

Para pejabat itu bekerja di Sekretariat Jenderal, Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), Ditken Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada hari ini.

Khusus untuk Ditjen Pajak, Kemenkeu melantik 26 orang pejabat eselon 2. Bambang berharap dengan adanya pelantikan pejabat baru ini, khususnya di ditjen pajak, dapat mendongkrak target penerimaan pajak 2015 sebesar Rp 1.296 triliun.

"Tantangan berat ada di target penerimaan pajak, apalagi di tengah indikasi lesunya ekonomi triwulan satu. Tapi saya harap bisa tercapai dengan effort lebih mulai April awal hingga akhir tahun nanti," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Kamis (2/4/2015).

Namun demikian, Bambang mengimbau walau dikejar target penerimaan pajak yang besar, jangan sampai hal tersebut mengganggu iklim dunia usaha. "Boleh tegas wajib pajak apalagi yg tak patuh tapi di sisi lain beri bimbingan/ konsultasi ke dunia usaha, sehingga mereka bisa bayar pajak tanpa perlu khawatir dengan pajak," jelas Bambang.

Sejauh ini potensi pajak Indonesia masih bisa digali. Dengan tax ratio sebesar 11 persen tahun lalu, masih lebih rendah dibandingkan negara-negara terdekat Indonesia. "Tax ratio 11 persen tahun lalu itu tidak pas, tendensi menurun, artinya pertumbuhan ekonomi lebih cepat daripada penerimaan pajak, harusnya seirama," kata Bambang.

Selain itu Bambang juga menyoroti sistem refund/restitusi pada pajak pertambahan nilai (PPN). Menurut dia, jika ada indikasi pelanggaran maka harus langsung ditahan atau tidak diberikan sama sekali.

"Tolong dilihat sistem PPN, kemudian diperbaiki, karena yang terjadi bukan bayar pajak malah bayar orang dengan sistem refund. Jadi tolong sistem restitusi PPN benar-benar dijaga," kata Bambang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Dapat Diskon 10 Persen Tiket Kereta Api, Khusus Dosen dan Tenaga Pendidik UI

Cara Dapat Diskon 10 Persen Tiket Kereta Api, Khusus Dosen dan Tenaga Pendidik UI

Whats New
Tahun Ini Seleksi CPNS dan PPPK Kembali Dibuka, Simak Formasi yang Dibutuhkan

Tahun Ini Seleksi CPNS dan PPPK Kembali Dibuka, Simak Formasi yang Dibutuhkan

Work Smart
Turun Rp 2.000 Per Gram, Simak Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 2.000 Per Gram, Simak Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
IFG Bikin RBC Jasindo dari Minus Menjadi 137,21 Persen, Ini yang Dilakukan

IFG Bikin RBC Jasindo dari Minus Menjadi 137,21 Persen, Ini yang Dilakukan

Whats New
Gandeng MRT Jakarta, BCA Digital Berikan Promo 'Cashback' 100 Persen

Gandeng MRT Jakarta, BCA Digital Berikan Promo "Cashback" 100 Persen

Spend Smart
Limit Transfer Sesama BRI via ATM, BRImo, dan Internet Banking

Limit Transfer Sesama BRI via ATM, BRImo, dan Internet Banking

Spend Smart
7 Tahun Beroperasi di Indonesia, JD.ID Tutup 31 Maret 2023

7 Tahun Beroperasi di Indonesia, JD.ID Tutup 31 Maret 2023

Whats New
Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Whats New
Ingin Validasi NIK-NPWP atau Lapor SPT, tapi Lupa Sandi Akun DJP Online? Ini Solusinya

Ingin Validasi NIK-NPWP atau Lapor SPT, tapi Lupa Sandi Akun DJP Online? Ini Solusinya

Whats New
Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit? Simak Analisisnya

Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit? Simak Analisisnya

Whats New
10 Saham Ini Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

10 Saham Ini Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

Whats New
Aturan Baru PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM di PP Nomor 55 Tahun 2022

Aturan Baru PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM di PP Nomor 55 Tahun 2022

Whats New
Cara Beli Tiket Kereta Panoramic, Rute Gambir-Bandung PP dan Gambir-Surabaya Gubeng PP

Cara Beli Tiket Kereta Panoramic, Rute Gambir-Bandung PP dan Gambir-Surabaya Gubeng PP

Whats New
[POPULER MONEY] Klarifikasi Menpan-RB soal Rp 500 Triliun Pemborosan Anggaran Kemiskinan | JD.ID Tutup

[POPULER MONEY] Klarifikasi Menpan-RB soal Rp 500 Triliun Pemborosan Anggaran Kemiskinan | JD.ID Tutup

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+