Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016

Kompas.com - 07/04/2015, 03:49 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, pihaknya masih menunggu payung payung hukum untuk program penghapusan atau pemberian keringanan pajak bumi dan bangunan PBB).  Rencananya kebijakan ini akan dilakukan pada 2016.

"(Payung hukum) revisi undang-undang. Kalau misalkan tak perlu revisi, bisa peraturan pemerintah (PP) atau peraturan presiden (perpres)," katanya di Jakarta, Senin (6/4/2015).

Ferry mengatakan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah presentasi dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan, Mensesneg, Menteri Koordinator Perekonomian, dan menteri terkait lainnya guna membahas rencana penghapusan PBB bagi warga tidak mampu dan reformulasi nilai jual obyek pajak (NJOP).

Rapat terbatas itu merekomendasikan Kementerian ATR/BPN melanjutkan kajian rencana program tersebut berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri, dan pemerintah daerah (pemda).

Ferry menuturkan, pihaknya telah membentuk tim untuk menindaklanjuti rencana program penghapusan atau keringanan PBB bagi masyarakat tidak mampu dan reformulasi NJOP.

"Tim akan dipimpin Inspektur Jenderal Yuswanda untuk berkoordinasi," ujar Ferry.

Ferry menegaskan, keringanan atau penghapusan PBB diberlakukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pensiunan, veteran, rumah sosial, sekolah dan tempat ibadah.

Sementara itu, NJOP sebagai bentuk pengendalian pemerintah terhadap nilai lahan tanah dengan penetapan mendekati harga pasar.

Terkait penghapusan atau keringanan PBB, Ferry menegaskan kebijakan itu tidak merugikan Pemda karena pemerintah pusat akan membantu penghasilan asli daerah (PAD) melalui potensi lainnya.

Pemda juga dapat mengintensifkan pajak bangunan dan lahan komersial, serta subyek pajak yang sanggup membayar PBB untuk melanjutkan program mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan penghitungan PBB juga memberikan kontribusi sebesar 3,5 persen terhadap pendapatan negara di luar PPH dan PPN.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KCJB Sudah 84 Persen, Menhub: Pak Luhut, Pak Erick, dan Saya Ditugaskan Presiden Mengawal Proyek Ini

KCJB Sudah 84 Persen, Menhub: Pak Luhut, Pak Erick, dan Saya Ditugaskan Presiden Mengawal Proyek Ini

Whats New
Sidak Bandara Juanda, Kemenaker Cegah Keberangkatan 87 Calon Pekerja Migran Ilegal

Sidak Bandara Juanda, Kemenaker Cegah Keberangkatan 87 Calon Pekerja Migran Ilegal

Whats New
Terbaru UMR Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan 2023

Terbaru UMR Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan 2023

Work Smart
Gaji UMR Brebes 2023 dan 34 Daerah Lain se-Jateng

Gaji UMR Brebes 2023 dan 34 Daerah Lain se-Jateng

Work Smart
Cara Mendapatkan Diskon Tiket Kereta Api Dosen dan Alumni UGM

Cara Mendapatkan Diskon Tiket Kereta Api Dosen dan Alumni UGM

Spend Smart
Sering Dikira Merek Asing, Siapa Pemilik Holland Bakery Sebenarnya?

Sering Dikira Merek Asing, Siapa Pemilik Holland Bakery Sebenarnya?

Whats New
Promo Akhir Pekan Indomaret, Ada Diskon Minyak Goreng hingga Beras

Promo Akhir Pekan Indomaret, Ada Diskon Minyak Goreng hingga Beras

Spend Smart
Belum Validasi NIK Jadi NPWP, Apakah Tetap Bisa Lapor SPT Tahunan?

Belum Validasi NIK Jadi NPWP, Apakah Tetap Bisa Lapor SPT Tahunan?

Whats New
Kereta Api Panoramic Kembali Beroperasi Februari 2023, Ini Harga Tiketnya

Kereta Api Panoramic Kembali Beroperasi Februari 2023, Ini Harga Tiketnya

Whats New
Biaya Haji RI Vs Malaysia, Lebih Mahal Mana?

Biaya Haji RI Vs Malaysia, Lebih Mahal Mana?

Spend Smart
10 Perusahaan Teknologi Ini Lakukan PHK pada Januari 2023, Ada Google hingga Microsoft

10 Perusahaan Teknologi Ini Lakukan PHK pada Januari 2023, Ada Google hingga Microsoft

Whats New
Daftar 10 Orang Terkaya Indonesia Pekan Ini, Kekayaan Low Tuck Kwong Turun Rp 31,46 Triliun

Daftar 10 Orang Terkaya Indonesia Pekan Ini, Kekayaan Low Tuck Kwong Turun Rp 31,46 Triliun

Whats New
[POPULER MONEY] Penjelasan Tokopedia soal Pembatalan Voucher Rp 100.000 | KAI soal Tiket Kereta Mahal

[POPULER MONEY] Penjelasan Tokopedia soal Pembatalan Voucher Rp 100.000 | KAI soal Tiket Kereta Mahal

Whats New
Aktivasi BNI Mobile Banking Gagal Terus? Ini Solusinya

Aktivasi BNI Mobile Banking Gagal Terus? Ini Solusinya

Spend Smart
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+