Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Migas Lesu, "Sunset Policy" Jilid II Bakal Susah Dongkrak Pajak

Kompas.com - 09/04/2015, 12:50 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan, cukup menarik melihat target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015. Apalagi jika dikaitkan dengan sumber penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi (migas), dan extra effort yang akan dilakukan dengan kebijakan sunset policy (penghapusan sanksi pajak).

Darmin mengatakan, berdasarkan pengalaman sunset policy pada 2008 terjadi lonjakan penerimaan pajak sebesar 33 persen. “Itu pun dengan catatan PPh migas sedang melonjak karena harga crude oil meningkat pada waktu itu dengan cepat,” kata Darmin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (9/4/2015).

Tetapi, lanjut Darmin, jika penerimaan dari sektor migas ini dikeluarkan (tanpa PPh migas) maka realisasi penerimaan pajak pada 2008 hanya tumbuh 27,8 persen, itu pun sudah didorong adanya extra effort berupa sunset policy.

Dia menyebutkan, pada 2015 ini kebijakan sunset policy belum tentu cetak rekor seperti sebelumnya. Dalam APBN-P 2015 pertumbuhan penerimaan pajak ditargetkan 31,4 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2014.

“Tapi kalau PPh migas dikeluarkan, karena PPh migas sedang turun berbeda dengan 2008 yang sedang naik, maka pertumbuhan penerimaan pajak diperlukan 38,7 persen,” kata Darmin.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, beberapa waktu lalu, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, akan mulai menjalankan sunset policy setelah April 2015, atau setelah pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan badan rampung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com