Darmin: Diperlukan "Trust" dari Aparat dan Wajib Pajak

Kompas.com - 09/04/2015, 14:33 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Darmin Nasution mengatakan, target penerimaan pajak tahun ini bakal tercapai jika ada kepercayaan antara wajib pajak dengan aparat. Selebihnya, adalah soal sistem informasi dan metode pengumpulan pajak.

Damrin mengatakan, perlu disadari menggerakkan institusi besar seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, dan melibatkan sebagian besar masyarakat sebagai wajib pajak (WP) tidak sekedar menyusun sistem informasi dan metode pengumpulan yang baik.

“Walaupun hal ini sungguh penting, setidaknya beriringan dengan itu diperlukan tumbuhnya trust dari jajaran aparat pajak dan wajib pajak. Pada gilirannya baru bisa diharapkan militansi, kreativitas dan kesadaran dalam pengumpulan dan pembayaran pajak setelah itu,” ucap Darmin, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (9/4/2015).

Darmin mengaku ada hal yang tidak berhasil dia lakukan, yaitu sulitnya mendapatkan pemeriksa yang andal. “Sudah berkali-kali diganti tapi hasilnya sama saja. Yang paling sulit dikendalikan di DJP adalah pemeriksa,” ucap Darmin.

Tidak semua pemeriksa jahat, kata dia, ada juga yang baik.  Namun, menurut mantan GUbernur Bank Indonesia ini, sebagian besar masih tergantung ke mana angin bertiup.

Darmin menjelaskan, kegagalan dari dulu di DJP adalah pemeriksaan. Waktunya, kata dia, maksimal hanya setahun, dan tidak boleh lebih dari itu. Hanya, diakui Darmin, yang susah adalah mengontrol pekerjaan pemeriksa, sebab atasan dalam hal ini Dirjen Pajak tidak tahu wajib pajak mana yang tengah diperiksa.

“Dia kemudian bisa manggil WP, nge-bluff. Baru dengan angka WP panik. Bilang, 'Pak tolonglah'. Akhirnya mulailah tolong-menolong,” kata Darmin.

Atas dasar itu, lanjut dia,  harus dibuat sistem informasi, sehingga pemeriksa tidak bisa membohongi wajib pajak dan ‘bolak-balik’ bernegosiasi dengan wajib pajak.

Darmin menuturkan, bisa saja pemeriksaan dalam satu tahun dibagi beberapa tahap. Dan begitu pemeriksaan dimulai langsung masuk dalam sistem dan hasilnya dikunci (locked) oleh sistem dan tidak bisa diintervensi.

“Dengan demikian itu akan meminimumkan, 100 persen hilang pasti tidak bisa, tapi meminimalisasi permainan atau pemerasan. Kita tidak tahu dimana yang terbanyak, apakah sekadar permainan atau pemerasan. Dan hebatnya orang pajak belum jadi penerimaan dia sudah bisa main. Begitu sudah jadi penerimaan dia bisa korupsi,” ucap Darmin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Transfer Pulsa Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Smartfren

Cara Transfer Pulsa Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Smartfren

Spend Smart
Syarat dan Cara Buka Rekening BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Online

Syarat dan Cara Buka Rekening BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Online

Whats New
Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Spend Smart
Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Whats New
Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Whats New
Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Rilis
Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Whats New
Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Whats New
Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Whats New
Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Whats New
100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

Whats New
Cara Cek BI Checking atau SLIK OJK secara Online dengan Mudah

Cara Cek BI Checking atau SLIK OJK secara Online dengan Mudah

Spend Smart
Ini Cara Daftar Akun untuk Cek BLT Subsidi Gaji 2022 di kemnaker.go.id

Ini Cara Daftar Akun untuk Cek BLT Subsidi Gaji 2022 di kemnaker.go.id

Whats New
100 Hari Menjabat, Mendag Zulhas Klaim Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng

100 Hari Menjabat, Mendag Zulhas Klaim Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng

Whats New
Asal Usul Huruf 'K' sebagai Singkatan Ribuan

Asal Usul Huruf "K" sebagai Singkatan Ribuan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.