Pemerintah Akui Ada Sisi Buruk Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport

Kompas.com - 11/04/2015, 06:08 WIB
Proses flotasi atau pengapungan mineral tambang, seperti tembaga, emas, dan perak. Proses itu dilakukan untuk memperoleh konsentrat yang terdiri dari tembaga, emas, dan perak. Konsentrat itu kemudian dialirkan ke Pelabuhan Amamapare, dikeringkan, dan kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pengecoran. KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTOProses flotasi atau pengapungan mineral tambang, seperti tembaga, emas, dan perak. Proses itu dilakukan untuk memperoleh konsentrat yang terdiri dari tembaga, emas, dan perak. Konsentrat itu kemudian dialirkan ke Pelabuhan Amamapare, dikeringkan, dan kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pengecoran.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
– Kontrak karya PT Freeport Indonesia akan berakhir ada 2021. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, permohonan atau proses perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan paling cepat 2019.

Dengan berbagai justifikasi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengusulkan proses perpanjangan kontrak Freeport dipercepat menjadi tahun 2015. Kendati begitu, Ketua Tim Penelaah Pembangunan Smelter Nasional Kementerian ESDM, Said Didu mengakui dimajukannya permohonan perpanjangan kontrak bisa juga menimbulkan efek negatif.

“Kalau diputuskan sekarang, semua akan dituntut karena Kontrak Karya (KK) masih lama. (Di sisi lain) Itu juga menunjukkan kepastian hukum di negara ini tidak ada sama sekali, (pemerintah) tidak menghormati hukum kontrak. Kalau itu dilakukan, maka tidak ada investor mau masuk. Sebab, kontrak yang masih berjalan pun bisa diputus,” kata dia ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/4/2015).

Berdasarkan, Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perpanjangan kontrak bisa diproses paling cepat dua tahun sebelum masa kontrak berakhir. Masa kontrak Freeport berakhir pada 2021, yang artinya permohonan perpanjangan kontrak bisa dilakukan paling cepat baru 2019.

Meski ada sisi buruknya, Said menjelaskan, perpanjangan kontrak Freeport perlu dipercepat. Alasannya antara lain kepastian perkembangan smelter, akan habisnya tambang terbuka (openpit) pada 2017, sampai isu pemutusan hubungan kerja.

“Bagi bisnis itu (percepatan) lebih realistis daripada nunggu 2019 dia (Freeport) enggak jelas. Setelah saya pelajari, saya laporkan ke menteri, ini lebih realistis. Sekarang kalau kita suruh dia (Freeport) bangun smelter, nanti mereka tanya bahan bakunya dari mana kan bapak (Menteri) belum kasih izin perpanjangan kontrak?” pungkas Said.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Percepat Transformasi Digital Indonesia, Telkom Hadirkan 'Leap'

Percepat Transformasi Digital Indonesia, Telkom Hadirkan "Leap"

Whats New
Bakal Ada Perubahan Organisasi di PLN, Erick Thohir Pastikan Tak Ada Pengurangan Pegawai

Bakal Ada Perubahan Organisasi di PLN, Erick Thohir Pastikan Tak Ada Pengurangan Pegawai

Whats New
Sequoia Capital hingga Alphabet Suntik Startup Lummo Rp 1,14 Triliun

Sequoia Capital hingga Alphabet Suntik Startup Lummo Rp 1,14 Triliun

Smartpreneur
Luhut Cerita Yayasan Bill Gates dan Rockefeller Surati Jokowi, Ada Apa?

Luhut Cerita Yayasan Bill Gates dan Rockefeller Surati Jokowi, Ada Apa?

Whats New
Asosiasi Buka Suara soal Harga Minyak Goreng Rp 14.000: Tidak Untung, Selisih Rugi Dibayar BPDP KS

Asosiasi Buka Suara soal Harga Minyak Goreng Rp 14.000: Tidak Untung, Selisih Rugi Dibayar BPDP KS

Whats New
Penghapusan Premium, Pemerintah Beri Kompensasi ke Pertamina

Penghapusan Premium, Pemerintah Beri Kompensasi ke Pertamina

Whats New
Alfamart Imbau Konsumen Beli Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter Sesuai Keperluan

Alfamart Imbau Konsumen Beli Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter Sesuai Keperluan

Spend Smart
Putri Tanjung, Anak Pengusaha Chairul Tanjung, Jadi 'Trending Topic' di Twitter, Ada Apa?

Putri Tanjung, Anak Pengusaha Chairul Tanjung, Jadi "Trending Topic" di Twitter, Ada Apa?

Whats New
Rupiah dan IHSG Melemah, Saham-saham Bank Besar Ini Dilepas Asing

Rupiah dan IHSG Melemah, Saham-saham Bank Besar Ini Dilepas Asing

Whats New
Erick Thohir Bakal Bikin Subholding PLN, Apa Saja?

Erick Thohir Bakal Bikin Subholding PLN, Apa Saja?

Whats New
Belum Semua Masyarakat Melek Digital, BRI Kembangkan Layanan Hybrid Bank

Belum Semua Masyarakat Melek Digital, BRI Kembangkan Layanan Hybrid Bank

Rilis
Sri Mulyani Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 4 Persen Sepanjang 2021

Sri Mulyani Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 4 Persen Sepanjang 2021

Whats New
Untuk Pemula, Ini Cara Belanja di Shopee dengan Mudah

Untuk Pemula, Ini Cara Belanja di Shopee dengan Mudah

Spend Smart
Fokus Buka Toko 'Offline', MR DIY Kini Miliki 327 Gerai di Indonesia

Fokus Buka Toko "Offline", MR DIY Kini Miliki 327 Gerai di Indonesia

Whats New
Naik Lagi, Anggaran PEN 2022 Tembus Rp 455,6 Triliun

Naik Lagi, Anggaran PEN 2022 Tembus Rp 455,6 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.