"Sebelumnya, tahun-tahun pemerintah sebelumnya, barangkali memperbolehkan (kapal-kapal tangkap menggunakan alat yang merusak lingkungan) tapi tidak pemerintahan Jokowi-JK. Mereka ingin Indonesia berubah, dan kita memilih mereka (Jokowi-JK) karena kita ingin perubahan. Kalau tidak berubah, berarti kita salah pilih mereka," ujar Susi saat memberikan arahan kepada 448 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (13/4/2015).
Sebagai menteri, Susi mengaku sudah berusaha melakukan berbagai perubahan di sektor kelautan dan perikanan. Bahkan beberapa kebijakan agar tercipta perubahan itu sudah dilakukan misalnya pelarangan bongkar muat kapal ikan di tengah laut dan pelarangan penggunakan alat tangkap ikan yang tak ramah lingkungan.
Selain itu Susi juga melakukan moratorium kapal-kapal eks asing sehingga kapal-kapal tersebut tak bisa seenaknya keluar-masuk perairan Indonesia. Meski begitu, dia berujar, perubahan tak bisa dilakukan oleh dirinya saja. Semua stakeholder yang terlibat baik langsung maupun tidak di sektor Kelautan dan Perikanan harus ikut memperbaiki diri sehingga sektor yang menjadi jati diri Indonesia sebagai bangsa maritim itu bisa maju.
"Kita harus berikan program pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jangan lagi bangun program atas project, atas dasar komisi, atas dasar feed back, ini semua tidak boleh ada lagi. Dan saya tidak mau mendengar hal ini kembali terjadi," kata dia.
Oleh karena itu, Susi meminta semua jajaran KKP untuk bekerjasama dan kerja sama-sama untuk menciptakan perubahan yang didambakan tersebut.
baca juga: Menteri Susi Sebut Pemilik Kapal Hai Fa Lebih Hebat dari Indonesia Hebat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.