Wapres: Lupakan Merger Bank BUMN

"Kalau dirombak-rombak, dibuka lagi, kacau balau nanti dan makan tempo. Itu lebih banyak ongkosnya dari pada operasinya nanti. Kita lupakan saja berpikir begitu," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (16/4/2015).

Ia juga berpendapat bahwa wacana merger itu tidak sesuai dengan kondisi Indonesia yang berpenduduk besar dan berwilayah luas. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memerlukan lebih banyak bank pemerintah.

"Ini negara besar, ini Rp 250 juta, pulaunya berapa tidak mungkin dilayani oleh hanya sanya bank pemerintah, jangan disamakan dengan Singapura dan Malaysia," kata dia.

Kalla menilai lebih baik masing-masing bank BUMN yang ada saat ini tetap berjalan dengan fokus bisnisnya masing-masing.

"Katakanlah BRI diutamakannya ke masyarakat umum di bawah tetapi juga bisa untuk korporasi, katakanlah Mandiri harus lebih banyak pada industri atau perdagangan. Kalau BTN kan sudah jelas dia perumahan. Jadi sudah ada masing-masing arahnya," tutur Kalla.

Belakangan ini, muncul wacana di kalangan pemerintah untuk melakukan penggabungan (merger) bank-bank syariah BUMN. Wacana merger bank syariah ini dimunculkan setelah sebelumnya Pemerintah mewacanakan merger Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Bank Mandiri.