Pemerintah Didesak untuk Izinkan Pertamina Caplok TPPI

Kompas.com - 20/04/2015, 12:01 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (migas) atau Tim Anti-Mafia Migas mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan pada PT Pertamina (Persero) untuk mengakuisisi PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

"Ada dua perspektif mengapa harus dilakukan akuisisi. Pertama untuk peningkatan produksi RON92, itu penting. Kedua, perspektif industrialisasi," ucap anggota Tim Anti-mafia Migas, Agung Wicaksono ditemui usai diskusi, Minggu (19/4/2015).

Agung menjelaskan, pemerintah terkesan sangat bertolak belakang dengan pernyataan bahwa Indonesia saat ini mengalami deindustrialisasi. Di sisi lain, membiarkan kilang TPPI nganggur.

"Ini ada industri dalam negeri yang dibangun oleh bangsa kita, tapi saat ini menganggur itu pabrik. Masa iya sih selama ini kita mengatakan kita terjadi deindustrialisasi, industri kita tidak bisa tumbuh. Tapi ada pabrik nganggur tidak kita enggak bisa pakai," kata Agung.

Lebih lanjut Agung menuturkan, kilang yang mampu memproduksi 50.000 barel per hari RON92 itu tidak hanya menghasilkan bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga petrochemical, bahan baku industri turunan lainnya seperti karpet dan rotan sintetis.

"Kalau ini tidak dimanfaatkan dengan alasan aduh ada pemilik lama yang masih mungkin dapat manfaat, atau negara akan keluar banyak, saya rasa jadinya negara enggak bijak," imbuh dia.

Direstui KPK

Agung menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah memberikan lampu hijau kepada pemerintah untuk mendukung akuisisi TPPI oleh Pertamina. Awal Februari 2015, KPK mengeluakan surat yang intinya mengatakan, jika akuisisi TPPI merupakan langkah terbaik untuk negara, maka pemerintah jangan menggunakan alasan bahwa KPK tidak setuju.

"Artinya KPK mengatakan, 'Elu jangan berlindung di balik saya dong.' Pemerintah seolah mengatakan, 'Oh KPK tidak setuju, maka tidak usah diambil alih.' Jangan begitu dong," ujar Agung.

Dia juga menyayangkan jika pemerintah berencana mempailitkan TPPI. Memang diakui Agung, urusan akuisisi TPPI ini tidak hanya menjadi urusan Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kemenkeu, Kementerian BUMN, Menko, dan Kemenperin juga mestinya berperan karena bicara industri dalam negeri. Soal anggarannya, harus dari negara. Kalau dari Pertamina, Pertamina enggak mampu," pungkas Agung.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan urusan TPPI sudah terlalu rumit. "Mending dipailitkan," kata dia, Jumat (17/4/2015).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.