Kompas.com - 21/04/2015, 09:44 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan akan bertindak tegas dalam pengelolaan dana belanja di setiap kementerian dan lembaga negara (K/L). Bendahara negara ini akan menjatuhkan sanksi pemblokiran anggaran bagi K/L yang malas menyampaikan rincian penggunaan dana keluaran cadangan di setiap instansi.
 
Langkah tegas ini untuk mencegah terjadinya anggaran siluman, sehingga penggunaan dana belanja benar-benar memiliki manfaat dan tujuan jelas. Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemkeu, Askolani menjelaskan, dana cadangan timbul karena kementerian/lembaga belum merinci alokasi pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.
 
Nah, dalam rangka akuntabilitas dan kepastian anggaran 2015, maka mulai tahun ini Kemkeu mewajibkan ada rincian kegiatan yang jelas di pos dana cadangan tersebut. Pendisiplinan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015. Sebenarnya, inti beleid ini membatasi batas penyampaian revisi anggaran untuk dana cadangan itu pada 3 April 2015.
 
Namun, Askolani mengaku sejauh ini belum mendapat info terbaru atas laporan dari masing-masing K/L. Ia menjanjikan, bila K/L tidak menindaklanjuti kebijakan ini, maka Kemkeu akan memblokir anggaran dana cadangan di instansi negara tersebut. "Diblokir sampai tutup tahun," ujar Askolani, kepada Kontan, akhir pekan lalu.
 
Meski demikian, jika sejauh ini K/L belum memberikan rincian kegiatan dana cadangan bukan berarti mereka tidak patuh. "Bisa saja K/L menghadapi kendala di lapangan," terang Askolani.
 
Enam kriteria Askolani juga mengingatkan, setiap kementerian dan lembaga harus memperhatikan kriteria penggunaan dana cadangan. Sesuai PMK 257/2014, ada enam ketentuan penggunaan dana cadangan.
 
Pertama, mendanai kebutuhan biaya operasional satuan kerja. Kedua, mendanai prioritas nasional yang dananya belum dialokasikan sebelumnya. Ketiga, melakukan percepatan pencapaian keluaran prioritas nasional dan atau prioritas kementerian/lembaga negara bersangkutan.
 
Keempat, menambah volume keluaran prioritas nasional. Kelima, mendanai kegitan yang bersifat mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda. Keenam, mendanai kebutuhan prioritas kementerian/lembaga.
 
Sayangnya, Askolani enggan menjelaskan nilai dana cadangan di APBNP 2015. Pastinya, langkah disiplin penyampaian rincian kegiatan dana cadangan ini juga bisa membantu meningkatkan penyerapan anggaran tahun ini.
 
Sekadar mengingatkan, realisasi belanja negara hingga Maret 2015 tercatat 18,5 persen dari APBNP 2015 Rp 1.984,1 triliun. Ini berarti selama tiga bulan pertama, realisasi belanja negara adalah Rp 367,06 triliun. Pada 2014, realisasi belanja negara hingga 31 Maret adalah 15,6 persen atau sebesar Rp 286,5 triliun dari pagu Rp 1.842,5 triliun.
 
Pengamat Ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam berpendapat, kedisiplinan penyampaian rincian kegiatan akan mendorong kualitas penyerapan anggaran. Namun, dalam hal ini Kemkeu memegang peranan penting untuk mensosialisasikan rincian anggaran ke kementerian/lembaga.
 
Kemkeu harus bisa membimbing bagaimana kementerian/lembaga mengumpulkan data dan membuat rancangan kegiatan yang tepat. Di sisi lain, kesulitan yang juga dihadapi adalah menyamakan persepsi antar lembaga.
 
Tujuannya adalah supaya tiap satuan kerja (satker) di kementerian mempunyai pengertian yang sama dengan Kemenkeu atau kementerian lainnya. Hal ini penting agar proses penyerahan dokumen tersebut bisa dilakukan seefisien mungkin. Dengan demikian, kementerian dan lembaga tidak harus bolak balik menyampaikan dokumen laporan, sehingga mereka bisa langsung bekerja. (Kontan/Margareta Engge Kharismawati)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dibayar Perusahaan dan Pekerja

Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dibayar Perusahaan dan Pekerja

Spend Smart
APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

Whats New
Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang 'Sembunyikan' Hartanya di Luar Negeri

Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang "Sembunyikan" Hartanya di Luar Negeri

Whats New
Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Whats New
6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

Whats New
Peserta Tax Amnesty Jilid II Paling Banyak 'Sembunyikan' Hartanya di Singapura

Peserta Tax Amnesty Jilid II Paling Banyak "Sembunyikan" Hartanya di Singapura

Whats New
Pertamina Terima Kompensasi Rp 64 Triliun dari Negara

Pertamina Terima Kompensasi Rp 64 Triliun dari Negara

Whats New
Survei CPI: Perbankan Lebih Banyak Alokasikan Dana ke UMKM daripada ke Sektor Hijau

Survei CPI: Perbankan Lebih Banyak Alokasikan Dana ke UMKM daripada ke Sektor Hijau

Rilis
Diterpa Isu Bakal Tutup, SehatQ Buka Suara

Diterpa Isu Bakal Tutup, SehatQ Buka Suara

Whats New
Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai, Ini Solusi Bagi yang Tidak Punya HP

Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai, Ini Solusi Bagi yang Tidak Punya HP

Whats New
Menaker: Sebagian Hidup Menpan-RB Tjahjo Kumolo Didedikasikan untuk Negara

Menaker: Sebagian Hidup Menpan-RB Tjahjo Kumolo Didedikasikan untuk Negara

Whats New
Tolak Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Buruh: Itu Melanggar Hak Asasi Manusia

Tolak Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Buruh: Itu Melanggar Hak Asasi Manusia

Whats New
Aplikasi dan Web MyPertamina Sempat Error, Ini Kata Pertamina

Aplikasi dan Web MyPertamina Sempat Error, Ini Kata Pertamina

Whats New
Sri Mulyani: Tjahjo Kumolo Rekan Sejawat yang Kompak dan Dapat Diandalkan...

Sri Mulyani: Tjahjo Kumolo Rekan Sejawat yang Kompak dan Dapat Diandalkan...

Whats New
Tarif Listrik Naik per 1 Juli 2022, Ini Cara Turun Daya Listrik PLN

Tarif Listrik Naik per 1 Juli 2022, Ini Cara Turun Daya Listrik PLN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.