Tiga Jaminan untuk Proyek Kelistrikan 35.000 Megawatt

KOMPAS.com - Sedikitnya ada tiga jaminan pemerintah yang mesti tersedia untuk suksesnya proyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW) atau 35 gigawatt (GW) ke depan. Jaminan itu adalah kepastian finansial, hukum, dan politik.

Sementara itu, pemerintah sudah menetapkan 109 proyek yang masuk dalam program kelistrikan 35 gigawatt sepanjang 2015-2019. Total kebutuhan pendanaan untuk pembangunan pembangkit listrik selama 2015-2019 besarnya Rp 1.127 triliun.  Dari jumlah itu,  Rp 512 triliun di antaranya berasal dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) sebagai pelaksana negara bidang distribusi kelistrikan. Kemudian, selebihnya,  Rp 615 triliun berasal dari swasta dalam skema IPP (Independent Power Producer).

Sekarang, angka kapasitas listrik terpasang nasional adalah 50.000 megawatt. Andai ada tambahan 35.000 megawatt, rasio elektrifikasi di Indonesia akan meningkat dari 84 persen pada 2015 menjadi 97 persen empat tahun ke depan.

Catatan tersebut disampaikan pengamat kelistrikan Okky Setiawan pada Minggu lalu. Baginya, pemerintah perlu menyiapkan penyelamatan terhadap PLN.  "Proyek kelistrikan 35.000 MW itu bukan main-main. Sebelumnya saja 10.000 MW terseok-seok," kata Okky.

Menurut Okky, proyek 35.000 MW  merupakan proyek yang cukup besar dan berat bagi PLN. Pemerintah, kata dia, harus mendukung PLN dengan cara memberikan jaminan penuh, terutama dari sisi finansal, mengingat proyek ini membutuhkan dana triliunan rupiah.  "Pihak swasta pun kalau tidak ada jaminan dari pemerintah pun tidak akan mau investasi. Jaminan bagi investor antara lain kepastian hukum dan politik," katanya.

Selama tidak ada kepastian dan jaminan dari pemerintah, Okky pesimistis proyek ini bisa terealisasi. Padahal, Indonesia dalam dua tahun mendatang menghadapi defisit ketenagalistrikan.

Dia mengakui bahwa telah ada komitmen dari pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, untuk merealisasikan proyek tersebut. Namun, kata dia, kondisi eksternal tidak mendukung karena  nilai tukar rupiah yang masih melemah terhadap dollar AS.

Problem mata uang ini bisa menjadi masalah lantaran sebagian besar biaya produksi PLN dalam dollar AS. Sementara, harga jual listrik PLN ke masyarakat dalam bentuk rupiah.  "Ini akan menjadi beban yang cukup berat bagi PLN. Karenanya upaya penyelamatan dan antisipasi harus disiapkan sejak dini," katanya.

Biaya produksi yang dikonversi terhadap rupiah dengan nilai tinggi, pada akhirnya hanya akan menaikkan tarif listrik ke masyarakat.

Okky juga mengingatkan, seorang pucuk pimpinan di PLN haruslah memahami dan menguasai empat sektor di bidang kelistrikan, yakni mulai dari pembangkit, penyalur, distribusi, dan keuangan. "Semua sektor itu saling terkait satu dengan yang lain. Jadi, semua harus dikuasai," demikian Okky Setiawan.