Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khawatir Ganggu Iklim Investasi, BKPM Belum Bekukan Izin Usaha Benjina

Kompas.com - 21/04/2015, 21:50 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga Selasa (21/4/2015), belum mengambil keputusan terkait permintaan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti untuk mencabut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) PT Pusaka Benjina Resource.

Perusahaan itu diduga terlibat kasus perbudakan dan pelanggaran administrasi. Kepala BKPM Franky Sibarani menyampaikan bahwa masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait kasus Benjina ini.

BKPM berhati-hati dalam menanggapi masalah tersebut karena menyangkut investasi. Apalagi, menurut Franky, saat ini Indonesia tengah membuka pintu investasi seluas-luasnya. "Kita ini sekarang pada posisi yang menjadi gadis cantik, itu tujuan investasi. Jangan kita mencederai kondisi itu," kata Franky di sela-sela Konferensi Asia Afrika di Jakarta Convention Center, Selasa (21/5/2015).

Kendati demikian, lanjut dia, BKPM menaruh perhatian besar atas kasus Benjina ini. Dalam waktu dekat BKPM akan mengundang pihak terkait seperti Kejaksaan Agung, serta Kementerian Kelautan, dan Perikanan. Ditargetkan, pada bulan depan BKPM sudah bisa mengambil kesimpulan.

"Artinya kita mau clear betul, kita undang kejaksaan salah satunya kita akan undang dari KKP dan lain-lain, apakah ini bisa dikategorikan ini (pelanggaran ketentuan investasi). Kalau kalau izin investasi dicabut kan harus ada buktinya juga. Dicabut itu kan dari KKP, konsolidasi itu perlu," tutur Franky.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com