Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu pemikiran untuk mengatasi permasalahan gas di Indonesia.
“Pertamina punya Pertagas, dan di sektor gas kita ada juga PT PGN (Persero). Di PGN, 57 persen saham dimiliki pemerintah. Kami usulkan saham 57 persen ini diserahkan ke Pertamina sebagai penyertaan modal negara,” kata Dito di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (22/4/2015).
Kapitalisasi pasar PGN saat ini sekitar Rp 116 triliun, artinya dibutuhkan anggaran sebesar Rp 66 triliun untuk akuisisi. Namun untuk mencaplok PGN ini, Pertamina tidak perlu membayar ke pemerintah.
“Swap aja dengan piutang pemerintah di Pertamina, kan ada Rp 30 triliun, plus subsidi Rp 41 triliun. Di-swap itu saja, dan tiap tahun kan ada dividen Rp 3 triliun atau berapa. Pemikiran ini adalah terobosan sehingga Pertamina punya gas dari Aceh sampai Papua, dan transmisi yang cukup luas. Sehingga pemerintah bisa menugasi Pertamina melakukan gas kota, sehingga orang tidak perlu pakai LPG,” jelas Dito.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.